Salin Artikel

Pemerintah Didesak Segera Realisasikan Bansos bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

Manager Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan, selain fokus pada kesehatan, pemerintah juga harus fokus kepada dampak sosial yang diakibatkan oleh Covid-19 ini.

Oleh karena itu, pendistribusian bansos tersebut harus dipercepat karena masyarakat terdampak terutama yang miskin dan rentan miskin sangat membutuhkannya.

"Pendistribusian bantuan, baik bantuan langsung tunai maupun bantuan yang terintegrasi dengan bantuan reguler lain seperti PKH, Kartu Sembako dan program lainnya kepada masyarakat harus segera direalisasikan," ujar Badiul Hadi, dikutip dari siaran pers, Rabu (15/4/2020).

Tak hanya cepat dalam penyalurannya, kata dia, pemerintah juga juga harus melakukan pendataan secara cermat.

Artinya, kata dia, pemerintah tidak salah sasaran dalam menyalurkan bantuan tersebut.

"Tidak kalah penting pencairan bantuan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran menterinya telah menunjukkan fokus dan prioritas yang benar, yakni melalui pendekatan whole-government dan intervensi dari semua jalur.

"Tetapi ujiannya adalah memastikan terjadinya percepatan atas semua rencana dan target kerja penanganan Covid-19," kata dia.

Terutama untuk memastikan realisasi tes massal di DKI Jakarta dan realisasi bantuan tunai dan bantuan lainnya kepada warga yang wilayahnya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sementara itu, Direktur Migrant Care Wahyu Susilo (Direktur Migrant CARE) meminta pemerintah juga tidak melupakan pekerja migran dalam memberikan bantuan.

"Pekerja migran, walau menjadi kelompok yang paling awal terpapar Covid-19, kerap dilupakan dalam skema bantuan sosial," kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia harus ada skema khusus bagi pekerja migran, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan, yang bertahan di negara tempat bekerja, serta yang pulang ke kampung halaman.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/20501381/pemerintah-didesak-segera-realisasikan-bansos-bagi-masyarakat-terdampak

Terkini Lainnya

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke