Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Putaran Pertama Pemilihan Ketua MA, M Syarifuddin Dapat Suara Terbanyak

Kompas.com - 06/04/2020, 13:02 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial M Syarifuddin mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Ketua MA periode 2020-2025.

Syarifuddin mendapatkan perolehan 22 suara dari total 46 suara. Jumlah suara tidak sah sebanyak dua suara.

"Yang mulia Andi Samsan Nganro 14 kartu suara, dua yang mulia M Syarifuddin 22 kartu suara," kata Ketua Panitia Penyelenggara Pemilihan di Gedung MA, Jakarta, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Pemilihan Ketua MA Digelar dengan Konsep Physical Distancing

Posisi ketiga diisi oleh Sunarto dengan lima suara, keempat Amran Suadi satu suara, kelima Supandi satu suara dan keenam Suhadi satu suara.

Diketahui, calon Ketua MA ada sebanyak 47 hakim yang memiliki hak dipilih dan memilih. Namun yang mendapatkan suara hanya enam hakim.

Walaupun memiliki suara terbanyak Syarifuddin tidak serta merta langsung terpilih sebagai Ketua MA.

Karena dari enam calon yang mendapat suara tidak ada yang mendapatkan jumlah suara sebesar 50 persen ditambah satu suara, maka pemilihan dilakukan kembali pada putaran kedua.

Baca juga: Hatta Ali Tak Pakai Hak Suaranya Pilih Calon Ketua MA Periode 2020-2025

Putaran kedua hanya diikuti dua pemilik suara terbanyak yakni Syarifuddin dan Andi Samsan Nganro.

Ketua MA Hatta Ali berharap pada putaran kedua tidak ada lagi suara tidak sah. Saat ini proses pemilihan putaran kedua tengah berlangsung.

Hakim dengan suara terbanyak akan langsung terpilih sebagai Ketua MA menggantikan Hatta Ali.

Baca juga: Pemilihan Ketua dengan Protokol Covid-19, MA Yakin Tak Kurangi Makna Keterbukaan

Berikut 47 hakim yang memiliki hak dipilih dan memilih Ketua MA periode 2020-2025:

1. Hatta Ali (tidak memilih)

2. M Syarifuddin

3. Sunarto

4. Takdir Rahmadi

5. Supandi

6. Amran Suadi

7. Suhadi

8. Burhan Dahlan

9. Andi Samsan Nganro

10. I Gusti Agung Sumanantha

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com