Gubernur Ganjar: Tegal Tak Lockdown, Hanya Alun-alun Kota yang Ditutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, status Kota Tegal tidak bisa disebut lockdown.

Sebab, kata dia, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriono hanya menutup alun-alun kota dan beberapa akses jalan di dalam kota tersebut.

"Pak Dedy (Walkot Tegal) ini mengambil tindakan awalnya di alun-alun, di sana dipakai sebagai tempat warga berkumpul. Nah itu tempat penularanya paling gampang, maka kemudian alun-alun ditutup," kata Ganjar dalam diskusi di Smart FM, Sabtu (28/3/2020).

Baca juga: Jelang Tegal Local Lockdown Pada 30 Maret 2020, Rencana 4 Bulan Isolasi Wilayah

Menurut Ganjar, Wali Kota Tegal kembali memperluas pembatasan akses masuk kota, setelah terdapat penambahan pasien positif Covid-19 di kota tersebut.

Hal ini, kata dia, perlu dilakukan untuk mengurangi pergerakan masyarakat.

"Saya tanya (Lockdown atau tidak), ternyata enggak, tapi mengurangi perbatasan, sehingga jalan-jalan di dalam kota dibatasi dan ditutup, sampai level ini masih oke kok. Bukan lockdown ya. Tapi mengurangi pergerakan warga agar tidak terlalu bebas," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriono menjelaskan, local lockdown tersebut dimaknainya sebagai isolasi wilayah.

"Saya membikin pembatas dengan istilah local lockdown, ini maksudnya local lockdown itu, isolasi wilayah ya," kata Dedy.

Baca juga: UPDATE: Pasien Tambah 153, Total Ada 1.046 Kasus Covid-19 di Indonesia

Menurut Dedy, isolasi wilayah tersebut dilakukan dengan menutup akses utama ke dalam kota, untuk mencegah pergerakan masif masyarakat di dalam kota.

Kemudian, Dedy mengatakan, bagi mereka yang masuk ke Kota Tegal dilakukan pemeriksaan suhu tubuh.

"Sehingga tidak gampang orang masuk ke kota Tegal melalui satu pintu, dan harus dicek suhu tubuhnya. Di beberapa titik, mereka harus menunjukkan identitas, KTP, SIM, agar kalau terjadi yang tidak diinginkan, kita melacak mudah," ujar Dedy.

Dedy mengakui, kebijakan tersebut banyak ditolak masyarakat Tegal. Namun, setelah masyarakat mengetahui ada kasus positif Covid-19, maka kebijakan tersebut mulai dipahami.

"Awalnya masyarakat itu rata-rata menolak. Setelah tahu warganya ada yang positif, mereka itu merasa tidak nyaman kalau tidak dibatasi, karena Kota Tegal yang tadi saya sampaikan ini sebagai transit city untuk daerah yang lain," pungkasnya.