Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Butuh Jutaan APD jika Wabah Covid-19 Terjadi hingga September

Kompas.com - 27/03/2020, 17:46 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko PolhukamMahfud MD mengungkapkan, pemerintah membutuhkan jutaan alat pelindung diri (APD) apabila wabah Covid-19 atau virus corona terus menyebar hingga September.

Hal itu ia ungkapkan dalam menanggapi stok APD nasional yang hanya tersisa 19.000 di gudang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Baca juga: Usai Distribusikan 151.000 ke Seluruh Provinsi, Stok APD Sisa 19.000

"Kita memerlukan jutaan, bahkan sekurang-kurangnya ratusan ribu, menurut rapat tadi kalau diperkiran secara pesimis, misalnya situasi ini akan berlangsung sampai sekian bulan," ujar Mahfud dalam video konference bersama wartawan, Jumat (27/3/2020).

"Kita menghitung risiko yang paling berat. Kalau yang optimis pertengahan April turun, kalau yang pesimis bisa sampai September bencana ini," katanya.

Mahfud menjelaskan faktor pesimistis itu sebagai antisipasi apabila penyebaran virus corona berlangsung lama.

Sebab, penggunaan APD tidak bisa digunakan selama-lamanya.

Dia juga memastikan dalam antisipasi tersebut, Pemerintah telah melakukan penghitungan anggaran untuk pengadaan jutaan APD.

Baca juga: Organisasi Perawat Minta APD: Supaya Kami Tak Mati Konyol!

Di lain pihak, Mahfud mengungkapkan APD yang didatangkan dari luar maupun produksi dalam negeri sudah dalam kondisi siap untuk didistribusikan.

Tak hanya itu, APD impor juga akan segera didatangkan yang khusus diperuntukkan bagi tenaga medis.

"Beberapa yang impor dari luar negeri untuk memenuhi keutuhan APD bagi dokter maupun perawat dan lain-lain itu semuanya sudah siap, Insya Allah dalam waktu yang enggak lama (didistribusikan)," terang dia.

Baca juga: IDI: Laporan dari RS Rujukan Stok APD Hanya Cukup untuk Sepekan

Diberitakan, Perwira Pembantu IV/ Operasi Dalam Negeri, Staf Operasi TNI Kolonel Inf. Aditya Nindra Pasha mengatakan, saat ini pemerintah masih mampunyai stok 19.000 alat pelindung diri (APD).

 

Jumlah tersebut dicatatkan setelah 151.000 dari 170.000 APD didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia.

"Sampai dengan pagi ini sudah terdistribusi 151.000 sehingga cadangan nasional yang ada adalah 19.000," ujar Aditya dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: UPDATE: Ada 153 Kasus Baru Positif Covid-19, Papua Barat Catat Kasus Perdana

Meski demikian, jumlah APD yang tersisa dan disimpan di Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta itu bukan bebas untuk diambil seluruhnya.

Ada sejumlah provinsi yang belum mengambil APD itu meskipun pemerintah sudah mengalokasikannya.

Provinsi yang dimaksud, di antaranya adalah Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com