Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apakah Indonesia Siap Menggelar Rapid Test Masal?

Kompas.com - 19/03/2020, 16:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perintah Presiden Joko Widodo agar rapid test virus corona (Covid-19) dilaksanakan secara masal nampaknya belum bisa diimplementasikan dalam waktu cepat.

Pemerintah hingga saat ini belum memiliki perangkat rapid test tersebut.

"Belum, barangnya belum ada di sini," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Brian Sri Prahastuti saat dihubungi Kompas.com, Kamis (19/3/2020).

Brian yang juga seorang dokter itu belum mengetahui pasti seperti apa perangkat rapid test Covid-19 yang akan diadakan pemerintah. Sebab, bentuknya yang beredar di pasaran bervariasi.

Baca juga: Pemerintah Diminta Percepat Penyediaan Rapid Test Covid-19

Namun, rapid test itu merupakan alat untuk memeriksa unsur yang terkandung di dalam sampel darah seseorang.

"Kalau yang diketahui umum di masyarakat ya seperti alat pemeriksa gula darah. Kurang lebih seperti itu. Tapi belum pasti seperti itu karena barangnya belum ada ya," lanjut Brian.

Kajian

Ia melanjutkan, pemerintah juga masih mengkaji beberapa hal soal penerapan rapid test Covid-19 masal ini.

Salah satu hal yang dikaji, yakni kelebihan dan kekurangan rapid test dibandingkan dengan tes model lain, yakni PCR (polymerase chain reaction) dan genom sekuensi.

Sebab, rapid test ini memiliki keakuratan yang rendah untuk mendeteksi virus corona.

"Kelemahan rapid test ini, akurasinya tidak sebaik dua metode lain. Misalnya hasil periksa pertama negatif, itu belum tentu negatif pada pemeriksaan selanjutnya," ujar Brian.

Baca juga: Yurianto: Wisma Atlet Kemayoran Akan Dijadikan Lokasi Rapid Test Covid-19

"Golden standarnya ya tetap PCR dan genom sekuensi. Itu yang direkomendasikan WHO," lanjut dia.

Oleh sebab itu, kemungkinan besar apabila rapid test masal ini nantinya tetap dilaksanakan, maka hanya akan menjadi tes awal apakah seseorang berpotensi tinggi positif virus corona atau tidak.

"Rapid test dilakukan untuk penapisan awal, early diagnostic, bukan diagnosa pasti. Kalau diagnosa pastinya adalah dengan PCR," papar Brian.

Apabila dalam rapid test Covid-19 seseorang dinyatakan berpotensi tinggi positif, apalagi disertai gejala, maka akan dilanjutkan ke tes selanjutnya, yakni PCR dan genom sekuensi.

Sebaliknya, apabila tidak, maka tidak akan dilanjutkan ke tes berikutnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com