Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faktor Ekonomi Jadi Pertimbangan Pemerintah Belum Terapkan "Lockdown"

Kompas.com - 18/03/2020, 17:35 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menuturkan, faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan pemerintah belum melaksanakan lockdown dalam mengatasi wabah virus corona.

Menurutnya, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dengan mengandalkan upah harian.

Jika kebijakan tersebut diambil, langkah itu dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan mereka.

“Saudara-saudara sekalian sudah memahami bahwa di Indonesia banyak sekali orang yang bekerja dengan mengandalkan upah harian. Dan itu juga salah satu yang menjadi kepedulian pemerintah supaya aktivitas ekonominya tetap bisa berjalan,” kata Wiku saat konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Baca juga: Cegah Covid-19, Pelayanan Administrasi Kependudukan di Mimika Dilakukan Online

“Karena dengan lockdown orang akan di rumah semuanya, maka aktivitas ekonominya akan sulit untuk berjalan, dan itu secara ekonomi berbahaya. Maka dari itu kita belum masuk ke dalam situasi dan kebijakan seperti itu,” sambung dia.

Sebenarnya, tak hanya berdampak pada aspek ekonomi. Ia mengatakan, kebijakan lockdown juga berdampak pada aspek sosial dan keamanan.

Dalam pandangannya, menjaga jarak dengan orang lain atau social distancing adalah cara paling efektif untuk mencegah penyebaran virus corona.

“Jadi tindakan lockdown itu belum diambil pemerintah, karena lockdown itu artinya membatasi betulan satu wilayah atau daerah dan itu memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan keamanan. Maka dari itu kebijakan itu belum bisa diambil pada saat ini. Kembali lagi, social distancing adalah yang paling efektif,” tuturnya.

Selain menjaga jarak, empat hal yang perlu dilakukan demi mencegah penyebaran virus yaitu, tidak berjabat tangan, cuci tangan, hindari kerumunan dan memakai masker di tempat ramai.

Lebih lanjut, pemerintah pun menganjurkan agar masyarakat tetap melakukan kegiatan tetapi dengan modifikasi agar ekonomi tetap bergerak dan penyebaran virus dapat dicegah.

“Kita dalam kehidupan sehari-hari tetap harus menjaga aktivitas sosial ekonomi, tetapi kita dalam menghadapi kondisi seperti ini harus modifikasi cara kita bekerja supaya ekonomi kita tetap berjalan dengan baik,” ucap Wiku.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar dengan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.

Adapun jumlah kasus positif virus corona atau Covid-19 meningkat sebanyak 55 orang sejak kemarin hingga hari ini, Rabu (18/3/2020).

Baca juga: Singapura Nol Korban Jiwa Covid-19, Bagaimana Caranya?

Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto, hingga saat ini ada 227 kasus Covid-19 di Indonesia.

“Ada tambahan 55 kasus, sehingga total sampai sekarang, dihitung sampai kami melaporkan pada Rabu, 18 Maret 2020 pukul 12.00 ada 227 kasus," ucap Achmad Yurianto, dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Rabu.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 orang dinyatakan sembuh dan 19 pasien meninggal. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com