Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faktor Ekonomi Jadi Pertimbangan Pemerintah Belum Terapkan "Lockdown"

Kompas.com - 18/03/2020, 17:35 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menuturkan, faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan pemerintah belum melaksanakan lockdown dalam mengatasi wabah virus corona.

Menurutnya, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dengan mengandalkan upah harian.

Jika kebijakan tersebut diambil, langkah itu dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan mereka.

“Saudara-saudara sekalian sudah memahami bahwa di Indonesia banyak sekali orang yang bekerja dengan mengandalkan upah harian. Dan itu juga salah satu yang menjadi kepedulian pemerintah supaya aktivitas ekonominya tetap bisa berjalan,” kata Wiku saat konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Baca juga: Cegah Covid-19, Pelayanan Administrasi Kependudukan di Mimika Dilakukan Online

“Karena dengan lockdown orang akan di rumah semuanya, maka aktivitas ekonominya akan sulit untuk berjalan, dan itu secara ekonomi berbahaya. Maka dari itu kita belum masuk ke dalam situasi dan kebijakan seperti itu,” sambung dia.

Sebenarnya, tak hanya berdampak pada aspek ekonomi. Ia mengatakan, kebijakan lockdown juga berdampak pada aspek sosial dan keamanan.

Dalam pandangannya, menjaga jarak dengan orang lain atau social distancing adalah cara paling efektif untuk mencegah penyebaran virus corona.

“Jadi tindakan lockdown itu belum diambil pemerintah, karena lockdown itu artinya membatasi betulan satu wilayah atau daerah dan itu memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan keamanan. Maka dari itu kebijakan itu belum bisa diambil pada saat ini. Kembali lagi, social distancing adalah yang paling efektif,” tuturnya.

Selain menjaga jarak, empat hal yang perlu dilakukan demi mencegah penyebaran virus yaitu, tidak berjabat tangan, cuci tangan, hindari kerumunan dan memakai masker di tempat ramai.

Lebih lanjut, pemerintah pun menganjurkan agar masyarakat tetap melakukan kegiatan tetapi dengan modifikasi agar ekonomi tetap bergerak dan penyebaran virus dapat dicegah.

“Kita dalam kehidupan sehari-hari tetap harus menjaga aktivitas sosial ekonomi, tetapi kita dalam menghadapi kondisi seperti ini harus modifikasi cara kita bekerja supaya ekonomi kita tetap berjalan dengan baik,” ucap Wiku.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar dengan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.

Adapun jumlah kasus positif virus corona atau Covid-19 meningkat sebanyak 55 orang sejak kemarin hingga hari ini, Rabu (18/3/2020).

Baca juga: Singapura Nol Korban Jiwa Covid-19, Bagaimana Caranya?

Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto, hingga saat ini ada 227 kasus Covid-19 di Indonesia.

“Ada tambahan 55 kasus, sehingga total sampai sekarang, dihitung sampai kami melaporkan pada Rabu, 18 Maret 2020 pukul 12.00 ada 227 kasus," ucap Achmad Yurianto, dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Rabu.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 orang dinyatakan sembuh dan 19 pasien meninggal. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com