Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pusat dan Pemda Diminta Perkuat Koordinasi Tangani Virus Corona

Kompas.com - 12/03/2020, 20:46 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Informasi Pusat Arif A Kuswardono meminta pemerintah pusat dapat menguatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) mengenai penyebaran informasi kasus virus corona.

Hal itu diungkapkan menyusul adanya miskomunikasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat terkait kondisi pasien positif virus corona nomor 25 yang meninggal dunia.

"Ya, bagaimana protokol ini disosialisasikan, disebarkan secepatnya kemudian ada penguatan implementasi dan itu juga kemudian adakan pemantauan, ada evaluasi, pemantauan secara reguler terus-menerus," ujar Arif ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: Waspada Corona, Dindikbud Tangsel Minta Sekolah Dibersihkan Jelang UNBK

Adapun protokol yang dimaksud Arif adalah protokol komunikasi publik terkait penanganan Covid-19.

Arif menjelaskan, di dalam protokol tersebut disebut bahwa, pemda maupun rumah sakit diberikan mandat untuk terlibat dalam komunikasi penanganan corona.

Artinya, kata dia, baik dokter, rumah sakit, maupun pemda merupakan satu rangkaian yang sama dalam menyebarkan informasi mengenai corona.

"Dokter melapor ke dinas kesehatan, rumah sakit juga melapor ke dinas kesehatan, berkoordinasi dengan pemda," katanya.

Arif pun menyarankan pemerintah pusat mengevaluasi pola komunikasi yang dilakukan tim penanganan virus corona.

Menurutnya, evaluasi itu terutama mengenai kepastian informasi yang disebarkan tim penanganan virus corona.

Hal itu dilakukan supaya masyarakat tak bertanya-tanya mengenai informasi yang mereka terima.

"Pola komunikasi ini kan harusnya membuat orang ini lebih tenang, lebih jelas, tidak membuat tanda tanya. Kalau itu muncul, tolong diperbaiki, apa yang salah," katanya.

Dia menambahkan, dalam penyampain informasi itu, publik memiliki hak mengetahui secara pasti.

Atas hak tersebut, lanjut dia, tinggal bagaimana pemerintah mampu meramu informasi yang disebarkan tanpa membuat publik bertanya-tanya.

Baca juga: Penjelasan Achmad Yurianto soal Status Pandemi Virus Corona

"Jangan kaku," tegas dia.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengaku tak tahu RSUP Sanglah Denpasar merawat pasien 25 virus corona. Pasien yang meninggal itu dalam status pengawasan di ruang isolasi RSUP Sanglah Denpasar, Bali.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com