Kompas.com - 12/03/2020, 20:26 WIB
Pasien dengan gejala ringan virus corona COVID-19 melakukan tes tekanan darah saat menjalani perawatan di sebuah pusat pameran yang diubah menjadi rumah sakit darurat di Wuhan, Hubei, China (17/2/2020). Data hingga Rabu (19/2/2020) ini, korban meninggal akibat virus corona di China sudah mencapai 2.000 orang setelah dilaporkan 132 kasus kematian baru. AFP/STR/CHINA OUTPasien dengan gejala ringan virus corona COVID-19 melakukan tes tekanan darah saat menjalani perawatan di sebuah pusat pameran yang diubah menjadi rumah sakit darurat di Wuhan, Hubei, China (17/2/2020). Data hingga Rabu (19/2/2020) ini, korban meninggal akibat virus corona di China sudah mencapai 2.000 orang setelah dilaporkan 132 kasus kematian baru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah angkat bicara soal status pandemi penyebaran virus corona yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto, status yang disematkan WHO harus diartikan bahwa penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan negara mana saja.

"Ini ditandai dengan satu, ini penyakit baru yang kita belum tahu betul karakternya. Kedua, menjangkiti banyak negara dalam waktu bersamaan dan ada jejak epidemiologinya," kata Yuri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: WHO Tetapkan Corona Sebagai Pandemi Global, Kalla Minta Pemerintah Ambil Tindakan

Dengan jejak tersebut, menurut dia, tidak ada satu pun penyebaran penyakit ini di suatu negara terjadi tanpa ada kaitannya dengan negara lainnya.

"Pasti terkait semua," ujar Achmad Yurianto.

Saat ini, Covid-19 telah menyebar di 114 negara serta menimbulkan kematian yang cukup banyak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan data Coronavirus COVID-19 Global Case, dari 127.749 kasus yang dinyatakan positif, 4.717 di antaranya meninggal dunia dan 68.307 dinyatakan sembuh.

Baca juga: WHO Tetapkan Corona Sebagai Pandemi Global, Ini Kata Istana

"Oleh data seperti itulah kenapa semua negara harus melaporkan data jumlah kasus, adalah dalam rangka untuk mengidentifikasi itu sebuah kasus atau bukan," ujar Yuri.

"Artinya, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mengantisipasi, semua antisipasi dan memberikan respon," kata dia.

Menurut Yuri, ada dua keuntungan yang bisa diperoleh dengan penetapan status ini.

Pertama, kewaspadaan seluruh negara meningkat. Bahkan, tidak sedikit negara yang meninjau kembali kebijakan bebas visanya.

"Kami sedang menunggu kebijakan Kemenlu untuk kita. Sekarang tidak lagi memberikan kemudahan-kemudahan. Tujuannya satu, untuk mengurangi penyebaran," ujarnya.

Baca juga: Virus Corona Pandemi Global, Ini Saran WHO untuk Mencegah Terinfeksi

Kedua, penetapan ini memberikan konsekwensi agar seluruh negara bersiap-siap. Antara lain, mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan untuk kepentingannya, beserta segala perangkat yang dibutuhkan.

"Misalnya mereka akan amankan stok masker, APD, Google. Masing-masing negara akan mengamankan jumlah yang dianggap cukup, termasuk jumlah kebutuhan kit laboratorium pemeriksaan yang pasti akan dibutuhkan," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih Jika Pandemi Terkendali

Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih Jika Pandemi Terkendali

Nasional
Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Nasional
Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Nasional
Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Nasional
Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Nasional
Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang 'Back Up' Mafia Tanah

[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.