Penjelasan Achmad Yurianto soal Status Pandemi Virus Corona

Kompas.com - 12/03/2020, 20:26 WIB
Pasien dengan gejala ringan virus corona COVID-19 melakukan tes tekanan darah saat menjalani perawatan di sebuah pusat pameran yang diubah menjadi rumah sakit darurat di Wuhan, Hubei, China (17/2/2020). Data hingga Rabu (19/2/2020) ini, korban meninggal akibat virus corona di China sudah mencapai 2.000 orang setelah dilaporkan 132 kasus kematian baru. AFP/STR/CHINA OUTPasien dengan gejala ringan virus corona COVID-19 melakukan tes tekanan darah saat menjalani perawatan di sebuah pusat pameran yang diubah menjadi rumah sakit darurat di Wuhan, Hubei, China (17/2/2020). Data hingga Rabu (19/2/2020) ini, korban meninggal akibat virus corona di China sudah mencapai 2.000 orang setelah dilaporkan 132 kasus kematian baru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah angkat bicara soal status pandemi penyebaran virus corona yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto, status yang disematkan WHO harus diartikan bahwa penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan negara mana saja.

"Ini ditandai dengan satu, ini penyakit baru yang kita belum tahu betul karakternya. Kedua, menjangkiti banyak negara dalam waktu bersamaan dan ada jejak epidemiologinya," kata Yuri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: WHO Tetapkan Corona Sebagai Pandemi Global, Kalla Minta Pemerintah Ambil Tindakan

Dengan jejak tersebut, menurut dia, tidak ada satu pun penyebaran penyakit ini di suatu negara terjadi tanpa ada kaitannya dengan negara lainnya.

"Pasti terkait semua," ujar Achmad Yurianto.

Saat ini, Covid-19 telah menyebar di 114 negara serta menimbulkan kematian yang cukup banyak.

Berdasarkan data Coronavirus COVID-19 Global Case, dari 127.749 kasus yang dinyatakan positif, 4.717 di antaranya meninggal dunia dan 68.307 dinyatakan sembuh.

Baca juga: WHO Tetapkan Corona Sebagai Pandemi Global, Ini Kata Istana

"Oleh data seperti itulah kenapa semua negara harus melaporkan data jumlah kasus, adalah dalam rangka untuk mengidentifikasi itu sebuah kasus atau bukan," ujar Yuri.

"Artinya, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mengantisipasi, semua antisipasi dan memberikan respon," kata dia.

Menurut Yuri, ada dua keuntungan yang bisa diperoleh dengan penetapan status ini.

Pertama, kewaspadaan seluruh negara meningkat. Bahkan, tidak sedikit negara yang meninjau kembali kebijakan bebas visanya.

"Kami sedang menunggu kebijakan Kemenlu untuk kita. Sekarang tidak lagi memberikan kemudahan-kemudahan. Tujuannya satu, untuk mengurangi penyebaran," ujarnya.

Baca juga: Virus Corona Pandemi Global, Ini Saran WHO untuk Mencegah Terinfeksi

Kedua, penetapan ini memberikan konsekwensi agar seluruh negara bersiap-siap. Antara lain, mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan untuk kepentingannya, beserta segala perangkat yang dibutuhkan.

"Misalnya mereka akan amankan stok masker, APD, Google. Masing-masing negara akan mengamankan jumlah yang dianggap cukup, termasuk jumlah kebutuhan kit laboratorium pemeriksaan yang pasti akan dibutuhkan," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X