Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Virus Corona, Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Cari Panggung

Kompas.com - 04/03/2020, 16:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengingatkan kepala daerah tidak mencari panggung terkait penyampaian informasi penularan virus corona di daerah.

Sebab, menurutnya, pemerintah telah menunjuk juru bicara resmi soal penanganan virus corona, yakni Achmad Yurianto.

Sehingga, informasi perihal perkembangan penularan dan penanganan pasien yang terpapar virus corona disampaikan oleh juru bicara secara satu pintu.

"Ya saya pikir salah tempat ya kalau cari panggung di sini (dari peristiwa warga yang tertular)," ujar Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2020).

Baca juga: Tito Karnavian: Kepala Daerah Jangan Ikut Panik karena Corona, Apalagi Ikut Timbun Masker

Oleh karenanya, pemerintah daerah (pemda) diminta berkoordinasi dengan jubir pemerintah maupun Kementerian Kesehatan ketika akan memberikan penjelasan kepada masyarakat perihal virus corona.

Kemendagri juga mengingatkan kepala daerah dan pemda untuk tidak menyampaikan narasi membingungkan perihal virus tersebut.

"Tugas kami adalah mencegah agar narasi itu tidak keluar sendiri-sendiri.Sehingga kita minta ke humas provinsi yang secara langsung terhubung dengan kami, kami minta mereka mengorganisasi ke humas pemkot dan pemkab bahwa sekarang semuanya satu pintu lewat jubir pemerintah," tegas Bahtiar.

Baca juga: Soal Virus Corona, Mahfud Minta Kepala Daerah Tak Mendramatisasi

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta pemerintah daerah tidak terlalu mendramatisir persoalan yang berkaitan dengan virus corona.

Mahfud mengatakan, berdasarkan rapat kabinet para menteri bersama Presiden Joko Widodo, Selasa (3/3/2020) pagi, informasi mengenai penanganan corona diputuskan untuk dipusatkan di Kementerian Kesehatan.

Pemerintah daerah diminta untuk tidak membuat pernyataan sendiri-sendiri.

"Soal informasi penanganan coronanya itu sendiri sekarang informasinya itu terpusat di Kemenkes. Diharapkan pemerintah daerah jangan terlalu mendramatisir persoalan," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: Wali Kota Depok Minta Tetangga Tak Hindari Pasien Corona Setelah Sembuh

Mahfud MD mengimbau para kepala daerah tidak membuat pernyataan pers sebelum mendapatkan informasi yang jelas mengenai kasus virus corona.

Kepala daerah juga diminta tak membuat pernyataan yang bersifat politis.

Mahfud mencontohkan kasus pasien suspect corona di Cianjur, Jawa Barat yang meninggal dunia Selasa pagi.

Setelah ramai diperbincangkan, ternyata pasien tersebut dinyatakan negatif virus corona dan meninggal bukan karena virus tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com