Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Virus Corona, Mahfud Minta Kepala Daerah Tak Mendramatisasi

Kompas.com - 03/03/2020, 17:06 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta pemerintah daerah tidak terlalu mendramatisir persoalan yang berkaitan dengan virus corona.

Mahfud mengatakan, berdasarkan rapat kabinet para menteri bersama Presiden Joko Widodo, Selasa (3/3/2020) pagi, informasi mengenai penanganan corona diputuskan untuk dipusatkan di Kementerian Kesehatan.

Pemerintah daerah diminta untuk tidak membuat pernyataan sendiri-sendiri.

"Soal informasi penanganan coronanya itu sendiri sekarang informasinya itu terpusat di Kemenkes. Diharapkan pemerintah daerah jangan terlalu mendramatisir persoalan," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: Layani 384 dalam Sehari, Korea Selatan Jemput Bola Periksa Infeksi Virus Corona

Mahfud MD mengimbau para kepala daerah tidak membuat pernyataan pers sebelum mendapatkan informasi yang jelas mengenai kasus virus corona.

Kepala daerah juga diminta tak membuat pernyataan yang bersifat politis.

Mahfud mencontohkan kasus pasien suspect corona di Cianjur, Jawa Barat yang meninggal dunia Selasa pagi.

Setelah ramai diperbincangkan, ternyata pasien tersebut dinyatakan negatif virus corona dan meninggal bukan karena virus tersebut.

"Jangan terkesan ingin mendramatisir, mencari panggung jangan terkesan itu," ujar Mahfud MD.

Ia justru meminta kepala daerah melontarkan pernyataan yang menenangkan masyarakat.

Baca juga: Lebih dari 48.000 Orang Sembuh dari Virus Corona, Kok Bisa?

Sebab, sebagaimana dikatakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dibandingkan virus corona, yang lebih banyak menyebabkan orang meninggal adalah flu biasa.

"Oleh sebab itu, setiap daerah itu supaya membuat tenang, tidak membuat situasi seperti menakutkan itu ya biasa aja. Itu biasa-biasa saja," kata Mahfud MD.

Diketahui, virus corona terdeteksi telah menjangkiti dua warga Indonesia.

Pada Senin (2/3/2020), Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama virus corona Covid-19 di Indonesia.

Dua warga Depok, pasien 1 (31) dan pasien 2 (64) positif virus corona setelah melakukan kontak dengan warga Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com