Ini Dua Jenis Jasa Dekontaminasi yang Ditawarkan SM Menurut Polisi

Kompas.com - 03/03/2020, 17:05 WIB
Petugas Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) melakukan proses dekontaminasi tanah, yaitu memantau dan mengeruk tanah yang terpapar radiasi radioaktif caesium 137 di lahan kosong kawasan Perumahan Batan Indah, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Selasa (18/2/2020). Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan memastikan temuan Bapeten tentang adanya zat radioaktif di lahan kosong kawasan Perumahan Batan tidak berasal dari kecelakaan atau kebocoran reaktor riset G.A. Siwabessy, dan hingga saat ini reaktor yang dioperasikan sejak 1987 tersebut tetap beroperasi dengan aman dan lancar. total sudah lebih dari 115 drum sampel tanah di lahan kosong tersebut dikeruk untuk diperiksa di laboratorium Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) Batan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) melakukan proses dekontaminasi tanah, yaitu memantau dan mengeruk tanah yang terpapar radiasi radioaktif caesium 137 di lahan kosong kawasan Perumahan Batan Indah, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Selasa (18/2/2020). Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan memastikan temuan Bapeten tentang adanya zat radioaktif di lahan kosong kawasan Perumahan Batan tidak berasal dari kecelakaan atau kebocoran reaktor riset G.A. Siwabessy, dan hingga saat ini reaktor yang dioperasikan sejak 1987 tersebut tetap beroperasi dengan aman dan lancar. total sudah lebih dari 115 drum sampel tanah di lahan kosong tersebut dikeruk untuk diperiksa di laboratorium Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) Batan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis jasa dekontaminasi yang ditawarkan SM secara online.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra menuturkan, layanan pertama yaitu pengecekan radiasi.

"Misalnya ada seseorang di suatu tempatnya yang memastikan apakah ada terpapar di tempat itu zat radioaktif, dia melayani itu. Dia mendeteksi dan menyatakan clear terhadap daerah itu," kata Asep di Jakarta Utara, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: Pegawai Bapeten Laporkan SM Ke Bareskrim Polri

Selain itu, SM juga memberikan sertifikat apabila suatu daerah telah dipastikan tidak terpapar zat radioaktif.

Asep pun menegaskan bahwa penjual jasa tersebut harus memiliki izin secara khusus. Polisi masih mendalami apakah SM memiliki izin tersebut.

Polisi pun sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap SM di minggu ini.

"Minggu ini SM akan diperiksa kembali untuk dilakukan pendalaman. Beberapa hal yang akan kita ungkap dari situ, darimana zat radioaktif di rumahnya itu berasal. Kemudian, pengolahannya seperti apa, dan selanjutnya akan didistribusikan ke mana," ujarnya.

Baca juga: Polisi Duga Motif Ekonomi Picu SM Simpan Zat Radioaktif secara Ilegal di Rumahnya

Selain itu, polisi akan meminta keterangan dari pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Namun, Asep tak merinci jumlah pegawai yang akan diperiksa.

Polisi sebelumnya telah menggeledah dan menyegel rumah SM di Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan.

Aparat menemukan sejumlah zat radioaktif di rumah pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) tersebut. Hingga saat ini, SM masih berstatus sebagai saksi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X