Kompas.com - 03/03/2020, 17:05 WIB
Petugas Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) melakukan proses dekontaminasi tanah, yaitu memantau dan mengeruk tanah yang terpapar radiasi radioaktif caesium 137 di lahan kosong kawasan Perumahan Batan Indah, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Selasa (18/2/2020). Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan memastikan temuan Bapeten tentang adanya zat radioaktif di lahan kosong kawasan Perumahan Batan tidak berasal dari kecelakaan atau kebocoran reaktor riset G.A. Siwabessy, dan hingga saat ini reaktor yang dioperasikan sejak 1987 tersebut tetap beroperasi dengan aman dan lancar. total sudah lebih dari 115 drum sampel tanah di lahan kosong tersebut dikeruk untuk diperiksa di laboratorium Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) Batan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) melakukan proses dekontaminasi tanah, yaitu memantau dan mengeruk tanah yang terpapar radiasi radioaktif caesium 137 di lahan kosong kawasan Perumahan Batan Indah, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Selasa (18/2/2020). Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan memastikan temuan Bapeten tentang adanya zat radioaktif di lahan kosong kawasan Perumahan Batan tidak berasal dari kecelakaan atau kebocoran reaktor riset G.A. Siwabessy, dan hingga saat ini reaktor yang dioperasikan sejak 1987 tersebut tetap beroperasi dengan aman dan lancar. total sudah lebih dari 115 drum sampel tanah di lahan kosong tersebut dikeruk untuk diperiksa di laboratorium Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) Batan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis jasa dekontaminasi yang ditawarkan SM secara online.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra menuturkan, layanan pertama yaitu pengecekan radiasi.

"Misalnya ada seseorang di suatu tempatnya yang memastikan apakah ada terpapar di tempat itu zat radioaktif, dia melayani itu. Dia mendeteksi dan menyatakan clear terhadap daerah itu," kata Asep di Jakarta Utara, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: Pegawai Bapeten Laporkan SM Ke Bareskrim Polri

Selain itu, SM juga memberikan sertifikat apabila suatu daerah telah dipastikan tidak terpapar zat radioaktif.

Asep pun menegaskan bahwa penjual jasa tersebut harus memiliki izin secara khusus. Polisi masih mendalami apakah SM memiliki izin tersebut.

Polisi pun sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap SM di minggu ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Minggu ini SM akan diperiksa kembali untuk dilakukan pendalaman. Beberapa hal yang akan kita ungkap dari situ, darimana zat radioaktif di rumahnya itu berasal. Kemudian, pengolahannya seperti apa, dan selanjutnya akan didistribusikan ke mana," ujarnya.

Baca juga: Polisi Duga Motif Ekonomi Picu SM Simpan Zat Radioaktif secara Ilegal di Rumahnya

Selain itu, polisi akan meminta keterangan dari pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Namun, Asep tak merinci jumlah pegawai yang akan diperiksa.

Polisi sebelumnya telah menggeledah dan menyegel rumah SM di Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan.

Aparat menemukan sejumlah zat radioaktif di rumah pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) tersebut. Hingga saat ini, SM masih berstatus sebagai saksi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X