Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Merespons Dunia Internasional yang Ragukan Indonesia Bebas Corona

Kompas.com - 01/03/2020, 20:21 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan Alexius Jemadu meminta pemerintah menjawab kecurigaan dunia internasional yang meragukan Indonesia terkait penanganan virus corona.

"Kita harus responsif, jangan sampai kita hanya menjawab pertanyaan orang, tapi betul-betul harus mendahului, karena ini taruhannya citra Anda di dunia internasional," ujar Alexius dalam forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020).

Menurutnya, para pejabat di pemerintahan Presiden Joko Widodo agar tidak hanya melontarkan statement terkait belum adanya kasus corona di Indonesia.

Namun demikian, klaim tersebut harus disandingi dengan data dan penuh rasionalitas.

Baca juga: Saat Industri Elektronik dan Otomotif Korea Selatan Lumpuh karena Virus Corona

Sebab, belum adanya kasus corona di Indonesia telah menjadi sorotan media barat yang selama ini dikenal sangat berbasis data dan rasionalitas.

Menurutnya, dunia internasional sangat demanding untuk mendapatkan informasi dengan apa yang terjadi dengan Indonesia.

Karena itu, karakteristik dunia internasional tersebut harus mampu dijawab pemerintah dengan konsistensi.

"Jangan lupa visualisasi apa yang terjadi di lapangan karena dia (Indonesia) ngomongin saja tanpa ditampilkan gambarnya, dunia internasional mungkin agak ragu, karena ini bahaya yang mengancam," kata dia.

Baca juga: Viral soal 136 Orang dalam Pengawasan Terkait Virus Corona, Ini Penjelasan Kemenkes

Diketahui, dunia internasional menyoroti Indonesia terkait penanganan virus corona. Salah satunya adalah Australia.

Melansir dari The Sidney Herald negara-negara tetangga termasuk Malaysia, Singapura, Thailand dan Australia semuanya memiliki populasi yang jumlahnya lebih kecil dari Indonesia dan setidaknya telah melakukan sepuluh kali lebih banyak tes dikutip dari The Sidney Herald.

Terkait dengan kasus Indonesia yang nol kasus, Perdana Menteri Australia Scott Morisson memberikan komentarnya.

Baca juga: Update Virus Corona Korea Selatan: 20 Meninggal, 3.736 Terinfeksi Termasuk 2 Staf Penyanyi Chungha

Morrison mengatakan kepada stasiun radio 3AW sebagaimana dikutip dari The Sydney Herald bahwa klaim nol infeksi di Indonesia adalah akibat dari ketidakmampuan Indonesia untuk menguji virus corona.

“Ini adalah negara yang sangat besar dengan banyak pulau dan akan sangat sulit untuk memberikan jaminan absolut tentang angka-angka itu," kata dia.

“Saya tidak bermaksud bahwa (tidak sopan), Indonesia memiliki sistem kesehatan yang berbeda dengan Australia dan kami berdua memiliki kapasitas yang berbeda untuk memberikan jaminan tersebut” lanjutnya.

Baca juga: WN Korsel Bunuh Diri di Solo karena Depresi, Bukan Virus Corona

Sementara itu Associate Professor Politik Indonesia di The Australian National University, Greg Fealy mengatakan, dia skeptis terhadap klaim virus corona belum sampai di Indonesia.

Akan tetapi dirinya tidak berpikir bahwa pihak berwenang Indonesia berbohong.

Karena apabila itu terjadi, menurutnya, potensi risiko bagi populasi Indonesia akan terlalu tinggi.

"Saya pikir lebih mungkin jika ada pasien virus corona di sana dan mereka belum terdeteksi." ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com