Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri KKP: Kami Jamin Satgas 115 Tak Tumpang Tindih

Kompas.com - 25/02/2020, 18:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Editor

Sumber Antara

KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) tidak tumpang tindih dengan lembaga penegak hukum di perairan lainnya.

"Satgas 115 kami jamin tidak akan tumpang tindih," kata Menteri Edhy dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (25/2/2020), sebagaimana dikutip Antara.

Penegasan Menteri Edhy itu merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus.

Baca juga: Rapat dengan DPR, Menteri KKP Minta Satgas 115 Tetap Ada

Menteri Edhy pun menekankan bahwa Satgas 115 akan terus beroperasi.

"Kalau bisa anggaran (untuk Satgas 115) itu tetap ada," kata dia.

Sebab, kiprahnya menjaga perairan Indonesia cukup mumpuni. Tentunya hal itu disebabkan pula oleh koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) hingga TNI AL.

Diberitakan sebelumnya, Komisi IV DPR RI mempertanyakan tugas dan fungsi Satgas 115 dalam lima tahun terakhir.

Satgas 115 dianggap bisa saja memboroskan anggaran karena dinilai memiliki struktur penggajian anggota yang tidak jelas.

Tugas Satgas 115 pun dinilai sudah mampu diemban oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP alias Ditjen PSDKP.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo mengatakan tugas dan fungsi Satgas 115 berbeda dengan Dirjen PSDKP.

Dia menyebut, Satgas 115 hanya bekerja untuk kasus-kasus tertentu yang berdampak besar sehingga operasional pun melibatkan beberapa aparat penegak hukum, mulai dari TNI AU hingga Polair.

Baca juga: Satgas 115 Disebut Boros Anggaran, Ini Respons KKP

"Operasional Satgas 115 melibatkan beberapa pihak aparat hukum dan kita bekerja hanya untuk case-case tertentu yang memang magnitude-nya tinggi. Sehingga kita harus bergabung dalam satu ruangan," kata Nilanto dalam RDP KPP bersama DPR RI di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Tak hanya itu, Nilanto menuturkan Satgas 115 kerap bekerja sama dengan badan-badan internasional untuk memberantas berbagai pelanggaran di laut, mulai dari pencurian ikan ilegal hingga penggagalan penyelundupan narkoba.

"Sehingga hari ini kita bisa memperkaya dalam hal peningakatan kapasitas penegakan hukum. Partisipasi indonesia luar biasa, kami melibatkan diri dalam semua unsur," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com