Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasa Hukum Benny Tjokro Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kompas.com - 25/02/2020, 17:51 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak kuasa hukum Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro belum berencana mengajukan praperadilan terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya yang menjerat kliennya.

Saat ini, Benny Tjokro telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Belum sampai kepikir itu praperadilan apa tidak," kata kuasa hukum Benny, Sirra Prayuna, di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Dugaan Korupsi Jiwasraya, Pengacara Sebut Benny Tjokro Minta Dipanggil Panja DPR

Kedatangan Sirra ke Gedung Bundar untuk menemani kliennya yang diperiksa oleh penyidik Kejagung.

Menurut dia, Benny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam kasus tersebut.

Namun, Sirra menuturkan, kliennya telah dimintai keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu.

"Harusnya pemeriksaan berjalan, tapi rupanya ada kegiatan lain penyidik sehingga lebih banyak tadi habis kita pemeriksaan didengar keterangannya oleh BPK. Tadi kan dari BPK dari jam 9 sampe 12, di BPK," ujar Sirra.

Baca juga: Kejagung Geledah Unit Apartemen South Hills yang Diduga Milik Benny Tjokro

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Benny tampak keluar dari Gedung Bundar sekitar pukul 15.35 WIB.

Benny terlihat mengenakan rompi tahanan Kejagung berwarna pink dan tangannya pun diborgol.

Ketika ditanyai wartawan mengenai jumlah kepemilikan sahamnya di PT Hanson, Benny mengaku tidak mengingatnya.

Baca juga: Penyitaan 41 Kamar Apartemen Diduga Milik Benny Tjokro, Sebagian Berpenghuni

Sebelumnya, menurut Direktur PT Hanson International Tbk Adnan Tabrani, Benny memiliki 18 persen saham perusahaan dan sisanya milik publik.

Namun, Benny menegaskan bahwa keterkaitan sahamnya di kasus Jiwasraya hanya sekitar 2 persen.

"Yang jelas di Jiwasraya mungkin cuman 2 persen atau kurang dari 2 persen," kata Benny sesaat sebelum memasuki mobil Kejagung.

Ia pun membeberkan sejumlah emiten yang diduga terlibat dalam transaksi Jiwasraya.

"Ada 97 emiten swasta dan 27 emiten BUMN. Hanson cuma 2 persen," tutur Benny.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com