Dugaan Korupsi Jiwasraya, Pengacara Sebut Benny Tjokro Minta Dipanggil Panja DPR

Kompas.com - 25/02/2020, 10:10 WIB
Tersangka kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Komisaris PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/1/2020). Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menumpang ruangan Gedung KPK untuk melakukan pemeriksaan kembali tersangka kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Benny Tjokrosaputro. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nz ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALTersangka kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Komisaris PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/1/2020). Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menumpang ruangan Gedung KPK untuk melakukan pemeriksaan kembali tersangka kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Benny Tjokrosaputro. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara tersangka dugaan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Benny Tjokro, Muchtar Arifin mengatakan, kliennya meminta untuk dipanggil Panitia Kerja ( Panja) Jiwasraya Komisi VI DPR.

Ia mengatakan, Benny ingin DPR memanggilnya agar dapat membuka kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi plat merah tersebut.

"Klien kami memohon kepada kami selaku kuasa hukum untuk menyampaikan ke DPR, menyampaikan di Panja, ingin membuka kebenaran sejelas-jelasnya, itu yang paling pokok," kata Muchtar di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

"Harapan kita, bagaimana bisa dihadirkan, itu otoritasnya ada di DPR" ujarnya.

Baca juga: Kasus Korupsi Jiwasraya: Hanson Bakal Meminta Kembali Sertifikat Tanah yang Disita Kejagung

Muchtar menyayangkan, Kejaksaan Agung menetapkan kliennya sebagai tersangka, karena Benny Tjokro hanya memiliki saham sebesar 18 persen. Sedangkan, 82 persen saham PT Hanson Internasional tbk dimiliki sejumlah pihak.

"Di PT Hanson menurut keterangan klien kami, dia punya saham 18 persen, adapun 82 persen milik publik dimiliki oleh sekitar 8.500 orang," ujarnya.

Lebih lanjut, Muchtar menilai, penyitaan aset yang dilakukan tidak sesuai aturan.

Menurut dia, seharusnya Kejaksaan Agung dapat memilah aset yang disita karena terbukti berkaitan dengan kasus Jiwasraya.

"Banyak segala macam sudah diangkut itu, sampai perusahaan itu sudah kolaps engga bisa, pegawai-pegawainya engga bisa kerja, jadi ini tindakan yang kami tidak mengerti seperti itu, kalau proses hukum umpamanya dilakukan (kepada Benny), ya monggo kalau salah," pungkasnya.

Baca juga: Kejagung Geledah Unit Apartemen South Hills yang Diduga Milik Benny Tjokro

Sebelumnya diberitakan, Benny Tjokrosaputro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya bersama empat orang lainnya.

Keempatnya yaitu mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Harry Prasetyo; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat.

 

Kemudian, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim dan pensiunan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X