Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Karhutla, Wilayah Riau Harus Dapat Perhatian Serius

Kompas.com - 14/02/2020, 20:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazier Foead mengatakan, wilayah Riau harus mendapat perhatian serius dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pasalnya, di wilayah tersebut pada bulan Februari ini kondisi lahan gambutnya diketahui sudah mengering dan diprediksi akan terjadi hingga bulan April.

"Prakiraan BMKG, Riau mungkin harus paling serius (diperhatikan) karena ada tujuh bulan kering. Jadi memang kami harus mengeluarkan patroli untuk pencegahan kebakaran," ujar Nazier di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Nazier mengatakan, patroli yang dilakukan antara lain dengan memeriksa sekat-sekat kanal yang telah dibangun agar berfungsi maksimal.

Baca juga: 2,6 Juta Hektar Lahan Gambut Diprioritaskan untuk Direstorasi Tahun Ini

Kendati demikian, perhatian juga perlu dilakukan ke beberapa daerah lainnya mengingat memasuki bulan Juni-Juli, kemarau juga sudah masuk ke wilayah Jambi, Kalimantan Barat, dan Sumateta Selatan.

"Kalau Sumatera Selatan ada 5 bulan kering, Jambi ada 3 bulan kering, Kalimantan Barat justru hanya 1 bulan. Jadi mungkin lebih harus siap dengan masalah banjir," kata dia.

Nazier menjelaskan, kejadian karhutla sangat dipengaruhi oleh cuaca.

Dengan demikian, upaya yang dilakukan pun dinamis.

Saat ini, kata dia, terdapat 14,9 juta hektar lahan gambut yang rusak dan lahan gambut yang sudah terbuka mencapai setengahnya dari luas tersebut.

Tahun ini, pihaknya memprioritaskan 2,6 juta hektar lahan gambut untuk direstorasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com