Imparsial: Anak-anak WNI Terduga Teroris yang Dipulangkan Harus Dideradikalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, pemulangan anak-anak dari warga negara Indonesia (WNI) terduga teroris pelintas batas eks ISIS ke tanah air harus dibarengi dengan proses deradikalisasi.

Deradikalisasi itu, kata dia, dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

"Pemulangan anak-anak dan perempuan yang tidak ikut FTF (foreign terorist fighter) harus dibarengi dengan agenda deradikalisasi oleh BNPT," kata Al Araf pada Kompas.com, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Imparsial: Pemerintah Punya Kewajiban Pulangkan Anak-anak WNI Eks ISIS

Al Araf khawatir orang tua anak-anak WNI tersebut terpapar paham ISIS. Sehingga, perlu dipastikan anak-anak terduga teroris yang dipulangkan pemerintah tidak terpapar radikalisme.

"Terlebih dalam beberapa kasus di Indonesia, perempuan dan anak anak terkadang digunakan untuk melakukan aksi teror oleh orang tua mereka. Karenanya program deradikalisasi tadi penting dilakukan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI yang diduga sebagai teroris lintas batas (FTF) dan eks anggota ISIS ke Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Diminta Asesmen Ketat Anak-anak Eks ISIS yang Akan Dipulangkan

Pemerintah sebelumnya memastikan tak akan memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas dan eks ISIS.

Namun, kelonggaran akan diberikan untuk anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut aksi terorisme orangtuanya.

Saat ditanya bagaimana jika anak-anak yang akan dipulangkan ternyata telah terpapar paham radikalisme dan terorisme, Mahfud MD menjawab bahwa pemerintah akan mengkajinya lebih dalam.

Baca juga: Opsi Pemulangan Anak-anak dari Eks Teroris Lintas Negara dan Potensi ‘Bom Waktu’

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case. Ya lihat saja apakah ada orangtuanya atau tidak, yatim piatu (atau tidak)," ujar Mahfud usai rapat membahas hal tersebut bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Saat ditanya jumlah anak-anak dari total rombongan para WNI terduga teroris lintas batas dan eks ISIS, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah belum memiliki data secara detail.