Pemerintah Diminta Asesmen Ketat Anak-anak Eks ISIS yang Akan Dipulangkan

Kompas.com - 13/02/2020, 15:45 WIB
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dalam diskusi Jalan Keluar Sengketa Natuna di Cikini, Jakarta, Kamis (9/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIGuru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dalam diskusi Jalan Keluar Sengketa Natuna di Cikini, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memastikan tak akan memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas negara dan eks ISIS.

Namun, kelonggaran akan diberikan untuk anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut aksi terorisme orangtuanya.

Menurut pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, pemerintah perlu melakukan asesmen ketat sebelum memulangkan mereka.

Sebab, bukan perkara mudah memastikan anak-anak tersebut apakah turut terlibat kegiatan orangtua mereka atau tidak.

Baca juga: Jokowi Pakai Istilah ISIS Eks WNI, Ini Penjelasan Istana

“Ini pertanyaan yang sangat sulit, tapi saya rasa di lapangan yang harus diketahui. Karena bisa saja dia dibaiat karena teman-temannya yang lain dibaiat padahal (mereka) enggak mau. Tapi itu bisa ketahuan dari wawancara intensif,” kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2020).

Ia menegaskan, persoalan pemulangan anak-anak ini berbeda dengan pemulangan WNI yang berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China karena persoalan wabah virus corona jenis baru (COVID-19).

Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa serta merta menjemput mereka dengan pesawat khusus untuk kemudian dipulangkan ke Tanah Air.

Hikmahanto menyatakan, pemerintah perlu membuat semacam center atau pusat di negara dimana mereka berada.

Baca juga: Usul Salim Said Tampung Eks Kombatan ISIS di Pulau Buru Dinilai Konyol

Center itu akan berfungsi sebagai tempat untuk melakukan evaluasi terhadap anak-anak tersebut.

“Coba bayangkan kalau anak ini kita bawa pesawat, masuk, lalu baru di screening di sini, oh ternyata enggak sesuai kriteria, kita balikin. Wah ngeri kalau begitu. Harusnya pemerintah punya posko untuk men-screen yang ada di Irak/Suriah. Nantinya atas persetujuan UNHCR, Irak dan Suriah,” ujarnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Nasional
Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Nasional
UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

Nasional
Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Nasional
Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Nasional
Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Nasional
MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

Nasional
RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

Nasional
Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Nasional
17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

Nasional
MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Nasional
Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Nasional
Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Nasional
Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Nasional
Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X