Pemerintah Diminta Asesmen Ketat Anak-anak Eks ISIS yang Akan Dipulangkan

Kompas.com - 13/02/2020, 15:45 WIB
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dalam diskusi Jalan Keluar Sengketa Natuna di Cikini, Jakarta, Kamis (9/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIGuru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dalam diskusi Jalan Keluar Sengketa Natuna di Cikini, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memastikan tak akan memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas negara dan eks ISIS.

Namun, kelonggaran akan diberikan untuk anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut aksi terorisme orangtuanya.

Menurut pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, pemerintah perlu melakukan asesmen ketat sebelum memulangkan mereka.

Sebab, bukan perkara mudah memastikan anak-anak tersebut apakah turut terlibat kegiatan orangtua mereka atau tidak.

Baca juga: Jokowi Pakai Istilah ISIS Eks WNI, Ini Penjelasan Istana

“Ini pertanyaan yang sangat sulit, tapi saya rasa di lapangan yang harus diketahui. Karena bisa saja dia dibaiat karena teman-temannya yang lain dibaiat padahal (mereka) enggak mau. Tapi itu bisa ketahuan dari wawancara intensif,” kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2020).

Ia menegaskan, persoalan pemulangan anak-anak ini berbeda dengan pemulangan WNI yang berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China karena persoalan wabah virus corona jenis baru (COVID-19).

Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa serta merta menjemput mereka dengan pesawat khusus untuk kemudian dipulangkan ke Tanah Air.

Hikmahanto menyatakan, pemerintah perlu membuat semacam center atau pusat di negara dimana mereka berada.

Baca juga: Usul Salim Said Tampung Eks Kombatan ISIS di Pulau Buru Dinilai Konyol

Center itu akan berfungsi sebagai tempat untuk melakukan evaluasi terhadap anak-anak tersebut.

“Coba bayangkan kalau anak ini kita bawa pesawat, masuk, lalu baru di screening di sini, oh ternyata enggak sesuai kriteria, kita balikin. Wah ngeri kalau begitu. Harusnya pemerintah punya posko untuk men-screen yang ada di Irak/Suriah. Nantinya atas persetujuan UNHCR, Irak dan Suriah,” ujarnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X