Kompas.com - 13/02/2020, 15:45 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memastikan tak akan memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas negara dan eks ISIS.

Namun, kelonggaran akan diberikan untuk anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut aksi terorisme orangtuanya.

Menurut pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, pemerintah perlu melakukan asesmen ketat sebelum memulangkan mereka.

Sebab, bukan perkara mudah memastikan anak-anak tersebut apakah turut terlibat kegiatan orangtua mereka atau tidak.

Baca juga: Jokowi Pakai Istilah ISIS Eks WNI, Ini Penjelasan Istana

“Ini pertanyaan yang sangat sulit, tapi saya rasa di lapangan yang harus diketahui. Karena bisa saja dia dibaiat karena teman-temannya yang lain dibaiat padahal (mereka) enggak mau. Tapi itu bisa ketahuan dari wawancara intensif,” kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2020).

Ia menegaskan, persoalan pemulangan anak-anak ini berbeda dengan pemulangan WNI yang berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China karena persoalan wabah virus corona jenis baru (COVID-19).

Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa serta merta menjemput mereka dengan pesawat khusus untuk kemudian dipulangkan ke Tanah Air.

Hikmahanto menyatakan, pemerintah perlu membuat semacam center atau pusat di negara dimana mereka berada.

Baca juga: Usul Salim Said Tampung Eks Kombatan ISIS di Pulau Buru Dinilai Konyol

Center itu akan berfungsi sebagai tempat untuk melakukan evaluasi terhadap anak-anak tersebut.

“Coba bayangkan kalau anak ini kita bawa pesawat, masuk, lalu baru di screening di sini, oh ternyata enggak sesuai kriteria, kita balikin. Wah ngeri kalau begitu. Harusnya pemerintah punya posko untuk men-screen yang ada di Irak/Suriah. Nantinya atas persetujuan UNHCR, Irak dan Suriah,” ujarnya.

Lebih jauh, dalam proses pemulangan ini pemerintah juga harus menggandeng keluarga besar anak-anak tersebut yang berada di Tanah Air. Sebab, pemerintah tidak bisa hanya mengurus mereka sendiri.

Pelibatan keluarga besar diperlukan agar mereka yang pulang juga memiliki sosok orang tua. Sebab, orang tua mereka yang terlibat aksi terorisme tidak akan bisa kembali ke Indonesia.

Jika tidak ada peran tersebut, dikhawatirkan timbul persepsi negara memisahkan mereka dari orang tuanya sendiri. Bila hal itu yang terjadi, maka anak-anak tersebut bisa menjadi ‘bom waktu’di kemudian hari.

“Kita ingin juga ada show atau penunjukkan keluarga besarnya bahwa mereka mau take care,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI yang diduga sebagai teroris lintas batas (foreign terorist fighter) dan eks anggota ISIS ke Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Buka Opsi Pulangkan Anak-anak Eks ISIS, Ini Kata Komnas HAM

Pemerintah sebelumnya memastikan tak akan memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas dan eks ISIS.

Namun, kelonggaran akan diberikan untuk anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut aksi terorisme orangtuanya.

Saat ditanya bagaimana jika anak-anak yang akan dipulangkan ternyata telah terpapar paham radikalisme dan terorisme, Mahfud MD menjawab bahwa pemerintah akan mengkajinya lebih dalam.

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case. Ya lihat saja apakah ada orangtuanya atau tidak, yatim piatu (atau tidak)," ujar Mahfud usai rapat membahas hal tersebut bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: Bantah Moeldoko, Mahfud Tegaskan Kewarganegaraan WNI Eks ISIS Belum Dicabut

Saat ditanya jumlah anak-anak dari total rombongan para WNI terduga teroris lintas batas dan eks ISIS, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah belum memiliki data secara detail.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus menelusuri jumlah terbaru dari WNI teroris lintas batas dan eks ISIS yang tersebar di Suriah dan beberapa negara lainnya.

"Pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas tentang orang-orang yang dianggap terlibat bergabung dengan ISIS," ucap Mahfud.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Nasional
Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Nasional
KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

Nasional
PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
KPAI Dorong Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional Atas Tragedi Stadion Kanjuruhan

KPAI Dorong Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional Atas Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Hasil Investigasi-Rekomendasi Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Akan Dilaporkan ke Presiden

Hasil Investigasi-Rekomendasi Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Akan Dilaporkan ke Presiden

Nasional
Ini Daftar Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Ada Eks Jampidum hingga Eks Pengurus PSSI

Ini Daftar Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Ada Eks Jampidum hingga Eks Pengurus PSSI

Nasional
Ditanggung Pemerintah, Seluruh Biaya Perawatan Korban Tragedi Kanjuruhan Gratis

Ditanggung Pemerintah, Seluruh Biaya Perawatan Korban Tragedi Kanjuruhan Gratis

Nasional
Jokowi: Begitu Negara Dicap Tak Baik untuk Investasi, Enggak Akan Ada yang Datang

Jokowi: Begitu Negara Dicap Tak Baik untuk Investasi, Enggak Akan Ada yang Datang

Nasional
PKS Klaim Hubungan dengan Nasdem dan Demokrat Terjaga, meski Belum Tentukan Capres

PKS Klaim Hubungan dengan Nasdem dan Demokrat Terjaga, meski Belum Tentukan Capres

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Segera Panggil Kemenpora, Polri, dan PSSI

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Segera Panggil Kemenpora, Polri, dan PSSI

Nasional
Jokowi Sebut Investasi Jadi Rebutan di Tengah Krisis

Jokowi Sebut Investasi Jadi Rebutan di Tengah Krisis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.