Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WNI dari China Akan Dipulangkan ke Kampung Halaman, Wapres Minta Masyarakat Tak Takut

Kompas.com - 13/02/2020, 21:21 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap, masyarakat di lingkungan tempat tinggal WNI yang menjalani observasi virus corona di Natuna bisa menerima para WNI itu ketika mereka dipulangkan ke kampung halaman nanti. 

"Ini kan masalah kesepakatan dunia bahwasanya kalau sudah 14 hari, sudah tidak terjangkit (virus corona). Berarti sudah aman, kita harapkan masyarakat bisa memahami itu," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Ia berbicara soal rencana kepulangan 238 WNI yang diobservasi tersebut ke kampung halaman masing-masing setelah menjalani pemeriksaan selama dua pekan.

Baca juga: Pemprov Sumut Siap Jemput Warga yang Dikarantina di Natuna

Ma'ruf mengatakan, sesuai penjelasan Menteri Kesehatan, masa inkubasi virus corona di tubuh seseorang maksimal 14 hari.

Dengan demikian, kata dia, apabila dalam kurun waktu tersebut tak ditemukan gejalanya, yang bersangkutan dianggap tidak terpapar virus dengan nama resmi Covid-19 itu.

"Ini memang harus dipahami oleh masyarakat, supaya masyarakat tidak ada ketakutan untuk menerima mereka," kata dia.

Adapun WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China yang kini diobservasi di Natuna akibat virus corona akan dipulangkan ke keluarganya pada 15 Februari.

Mereka akan diberangkatkan dari Natuna pada pukul 13.00 WIB.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (13/2/2020).

"Sesuai dengan alokasi waktu, selama 14 hari sejak diterima di Natuna, maka jatuh pada tanggal 15 Februari yang akan datang jam 12.00 WIB," ujar Doni.

Baca juga: Pemerintah Akan Bertemu Warga Natuna untuk Ucapkan Terima Kasih

Doni mengatakan, pemerintah menyediakan rentang waktu sejam sebelum pemberangkatan untuk memeriksa kondisi akhir 237 WNI dan 1 WNA yang diobservasi di Natuna selama 14 hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com