Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Pendirian Posko Antisipasi Corona di Natuna Sudah Tak Mendesak

Kompas.com - 06/02/2020, 20:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

NATUNA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pendirian posko kesehatan untuk mengantisipasi penularan virus corona di Natuna sudah tidak mendesak.

"Membuat posko-posko sudah tidak terlalu urgent sekarang karena sudah dijelaskan masalahnya antara penyakit dan jarak, antara penyakit dan masyarakat," ujar Mahfud di Kantor Bupati Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/2/2020).

Dia juga menegaskan bahwa sampai sekarang belum ada kasus penularan virus corona yang terjadi di Indonesia.

Baca juga: Khawatir Terpapar Virus Corona, Pasangan Muda Ini Nyaris Gagal Menikah

Selain itu, dia mengingatkan bahwa Indonesia mempunyai kemampuan teknologi kedokteran yang mampu mendeteksi dan melakukan observasi cepat terhadap penularan virus corona.

Teknologi itu pun disebutnya telah memenuhi standar internasional.

"Jadi masyarakat mohon tenang ya," ucap Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud beserta rombongan menggelar rapat koordinasi bersama Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dan Forkopimda Natuna di Kantor Bupati Natuna.

Kunjungan yang dilakukan Mahfud ini selang sehari setelah kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Natuna pada Rabu (5/2/2020).

Dalam kunjungannya, Prabowo juga sempat mengunjungi para warga yang diobservasi di hanggar Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Natuna.

Saat ini, 237 WNI dan satu WNA sedang dalam masa observasi di Natuna.

Mereka semua merupakan warga yang telah berhasil dipulangkan dari Kota Wuhan, China.

Baca juga: Mahfud: Negara Hadir di Natuna, Lindungi Warga dari Penularan Virus Corona

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Anung Sugihantono mengatakan, kondisi 237 WNI dan satu WNA yang dikarantina di Natuna saat ini masih terpantau sehat.

"Semua baik. Sebanyak 238 orang yang dipulangkan dari Wuhan, termasuk (di dalamnya) satu WNA, semua sehat," ujar Anung ketika dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (4/2/2020).

Anung juga menegaskan, bahwa 238 orang tersebut bukan pasien. "Mereka bukan pasien tapi orang sehat yg sedang dalam masa observasi," ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com