Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KBRI Tegaskan Belum Ada Larangan WNI Pergi ke Singapura

Kompas.com - 05/02/2020, 13:11 WIB
Dani Prabowo,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Duta Besar Indonesia untuk Singapura I Gde Ngurah Swajaya menegaskan, hingga kini belum ada larangan bagi warga negara Indonesia (WNI) untuk bepergian ke tempat-tempat tertentu di Singapura yang diduga rawan terjangkit paparan virus corona jenis baru.

Hal itu menyusul peningkatan kasus positif virus yang berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China ini di Negeri Singa itu.

Kementerian Kesehatan Singapura (MoH) telah memastikan ada 24 kasus positif virus corona pada Selasa (4/2/2020), dimana satu di antaranya terjadi pada seorang WNI.

Baca juga: 8 Hal yang Disepakati dalam Pertemuan Jokowi-Maruf dengan Presiden Singapura

“Belum ada larangan itu, tapi kita mengimbau supaya betul-betul menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan juga mengenakan masker apabila mengalami simtomatik (gejala) seperti batuk, flu, dan lain sebagainya kalau keluar (ruangan),” kata Gde seperti dilansir dari Kompas TV, Rabu (5/2/2020).

Sejak awal, ia menambahkan, KBRI terus memberikan informasi kepada WNI untuk mengambil langkah atau tindakan yang dianjurkan secara luas oleh Pemerintah Singapura melalui Kementerian Kesehatan.

“Bahkan, kami memberikan hotline yang bisa mereka hubungi,” ujarnya.

MoH sebelumnya mengonfirmasi enam kasus positif virus corona baru pada Selasa (4/2/2020). Total, sudah ada temuan 24 kasus positif virus ini.

Baca juga: Dubes: WNI yang Positif Virus Corona Dapat Perawatan Baik di Singapura

Secara rinci, 16 kasus merupakan warga negara China yang datang dari Wuhan. Sedangkan empat kasus merupakan warga negara Singapura yang baru datang dari Wuhan.

Adapun tiga kasus lainnya merupakan warga negara Singapura yang tidak memiliki riwayat ke China baru-baru ini.

Sedangkan satu orang lain merupakan WNI yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga bagi WN Singapura yang sebelumnya telah dinyatakan positif virus corona.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com