Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Skema Pemerintah Terkait Pemulangan WNI Pasca-karantina 14 Hari

Kompas.com - 04/02/2020, 14:01 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, pemerintah telah meminta setiap WNI yang sedang menjalani karantina di Natuna untuk menginformasikan terkait alamat dan asal daerahnya. Proses karantina dilakukan setelah 237 WNI dan 1 WNA dievakuasi dari Wuhan, China.

Informasi tersebut nantinya digunakan untuk mengembalikan WNI ke masing-masing daerah seusai menjalani observasi selama 14 hari di Natuna.

Terawan mengatakan, sebelum dipulangkan, pemerintah akan melakukan sosialiasi lebih dulu agar warga yang menjalani karantina tidak distigma negatif.

"Harus komunikasi, alamat di mana, daerah di mana, mulai disosialisasikan ke wilayah masing-masing. Tempat anak-anaknya di mana," ujar Terawan di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Rapat Komisi XI, Menkes Terawan Jelaskan Alasan Karantina WNI dari Wuhan di Natuna

Terawan menjelaskan, skema itu dilakukan supaya ketika mereka pulang tidak dianggap aneh oleh warga daerahnya masing-masing.

Karena itu, perihal alamat identitas penghuni karantina perlu disosialisasikan sejak saat ini.

"Jangan sampai anak-anak pulang ke kampungnya nanti dilihat jadi barang aneh, tidak boleh gitu. Jadi sekarang sosialisasi sudah mulai dilakukan," kata dia.

Di sisi lain, kata Terawan, WNI yang pulang seorang diri dan tak ikut rombongan evakuasi diminta untuk melapor ke pemerintah.

Hal itu dilakukan supaya tidak dikucilkan oleh masyarakat.

"Makanya dia melapor ke kita supaya kita bisa bantu. Kalau enggak melapor ya lalu gimana? Ya saya kan enggak bisa tahu 200 juta (orang) lebih mau masuk keluar kan saya enggak tahu. Makany,a harus melapor sehingga kita akan bantu," kata dia.

Baca juga: Mahfud MD Jamin Karantina WNI dari Wuhan Ditangani dengan Cermat

Diberitakan sebelumnya, terdapat 238 orang yang tengah menjalani karantina setelah dievakuasi dari Kota Wuhan, China.

Masyarakat Natuna menolak daerahnya dijadikan lokasi karantina. Bahkan, mereka menggelar unjuk rasa yang nyaris berujung anarkistis, saat beberapa warga membakar ban mobil dan di tengah jalan menuju bandara.

Terdapat enam poin tuntutan yang disampaikan demonstran.

Pertama, meminta pemerintah daerah dapat menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Natuna.

Kedua, masyarakat Natuna meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinya di KRI  milik TNI. Kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com