Salin Artikel

Skema Pemerintah Terkait Pemulangan WNI Pasca-karantina 14 Hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, pemerintah telah meminta setiap WNI yang sedang menjalani karantina di Natuna untuk menginformasikan terkait alamat dan asal daerahnya. Proses karantina dilakukan setelah 237 WNI dan 1 WNA dievakuasi dari Wuhan, China.

Informasi tersebut nantinya digunakan untuk mengembalikan WNI ke masing-masing daerah seusai menjalani observasi selama 14 hari di Natuna.

Terawan mengatakan, sebelum dipulangkan, pemerintah akan melakukan sosialiasi lebih dulu agar warga yang menjalani karantina tidak distigma negatif.

"Harus komunikasi, alamat di mana, daerah di mana, mulai disosialisasikan ke wilayah masing-masing. Tempat anak-anaknya di mana," ujar Terawan di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Terawan menjelaskan, skema itu dilakukan supaya ketika mereka pulang tidak dianggap aneh oleh warga daerahnya masing-masing.

Karena itu, perihal alamat identitas penghuni karantina perlu disosialisasikan sejak saat ini.

"Jangan sampai anak-anak pulang ke kampungnya nanti dilihat jadi barang aneh, tidak boleh gitu. Jadi sekarang sosialisasi sudah mulai dilakukan," kata dia.

Di sisi lain, kata Terawan, WNI yang pulang seorang diri dan tak ikut rombongan evakuasi diminta untuk melapor ke pemerintah.

Hal itu dilakukan supaya tidak dikucilkan oleh masyarakat.

"Makanya dia melapor ke kita supaya kita bisa bantu. Kalau enggak melapor ya lalu gimana? Ya saya kan enggak bisa tahu 200 juta (orang) lebih mau masuk keluar kan saya enggak tahu. Makany,a harus melapor sehingga kita akan bantu," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, terdapat 238 orang yang tengah menjalani karantina setelah dievakuasi dari Kota Wuhan, China.

Masyarakat Natuna menolak daerahnya dijadikan lokasi karantina. Bahkan, mereka menggelar unjuk rasa yang nyaris berujung anarkistis, saat beberapa warga membakar ban mobil dan di tengah jalan menuju bandara.

Terdapat enam poin tuntutan yang disampaikan demonstran.

Pertama, meminta pemerintah daerah dapat menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Natuna.

Kedua, masyarakat Natuna meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinya di KRI  milik TNI. Kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai.

Ketiga, masyarakat Natuna meminta agar pemerintah daerah dan pusat memberikan kompensasi berupa jeminan kesehatan seperti posko layanan darurat dan cepat.

Keempat, meminta pemerintah untuk mendatangkan dokter psikiater bagi masyarakat Natuna dan meminta Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama proses karantina dan observasi ini dilakukan di Natuna selama 14 hari.

Kelima, masyarakat natuna berharap segala bentuk kebijakan pemerintah pusat yang akan dilakukan di Natuna harus terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat Natuna.

Keenam, masyarakat Natuna menilai, apabila pemerintah daerah tidak berhasil menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, maka masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah.

Sementara itu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, jarak lokasi karantina warga yang baru pulang dari Wuhan dengan permukiman masyarakat hanya 2 kilometer.

Meski begitu, Hamid Rizal menilai jarak tersebut masih aman untuk warga Natuna.

"Lebih kurang (jaraknya) 2 kilometer-lah. Jadi saya kira masih amanlah, " ujar Abdul di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/04/14014891/skema-pemerintah-terkait-pemulangan-wni-pasca-karantina-14-hari

Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke