Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Penindakan Penambangan Liar di Bogor Baru Tahap Pemeriksaan

Kompas.com - 03/02/2020, 17:04 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini pemerintah masih dalam tahap pemeriksaan dalam penindakan penambangan liar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Penambangan liar tersebut diketahui mengakibatkan longsor di sejumlah lokasi, salah satunya di Kecamatan Sukajaya.

"Baru dalam proses pemeriksaan semuanya," ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Ini 5 Faktor yang Sebabkan Longsor di Sukajaya Bogor Menurut PVMBG

Ia mengatakan, nantinya pemerintah bakal menindak tegas para pelaku penambangan ilegal di Kabupaten Bogor jika ditemukan bukti yang kuat.

Ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencabut izin dan menutup tambang-tambang liar yang mengakibatkan banjir serta longsor.

Jokowi juga meminta para KLHK memaksa para penambang liar tersebut merehabilitasi lingkungan yang mereka rusak di lokasi tambang.

"Saya kira dari KLHK sudah ditutup. Harus ditutup. Tapi juga harus direhabilitasi. Tutup tapi harus direhabilitasi," ujat Jokowi.

Baca juga: Akhir Januari, Proyek Percontohan Penanaman Vetiver di Sukajaya Mulai Berjalan

Hasil peninjauan wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat oleh petugas gabungan menunjukkan adanya kerusakan ekosistem.

Kerusakan tersebut akibat banyaknya penebangan pohon dan aktivitas tambang ilegal.

Petugas gabungan yang melakukan peninjauan terdiri dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Wakil Kepala POLRI, Dirjen KSDA dan Ekosistem KLHK, Bupati Bogor, dan rombongan lain.

Baca juga: Akhir Januari, Proyek Percontohan Penanaman Vetiver di Sukajaya Mulai Berjalan

Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2020).

"Dari tinjauan diketahui bahwa penyebab banjir dan longsor adalah kerusakan ekosisten akibat penebangan pohon sehingga gundul dan mudah longsor, apalagi banyak daerah dengan lereng yang curam," ujar Agus.

"Penyebab lain adalah penambangan ilegal, dari udara terlihat ratusan tenda biru milik para penambang ilegal. Penambang menggunakan merkuri yang juga menyebabkan pencemaran logam berat yang berbahaya bagi manusia," lanjut Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com