Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendatang asal China Masuk RI Dibatasi, Kinerja Imigrasi Dinilai Lebih Mudah

Kompas.com - 03/02/2020, 16:15 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah telah menghentikan sementara kebijakan bebas visa bagi warga negara China yang hendak masuk ke Indonesia dari negaranya. Hal yang sama juga berlaku bagi warga negara lain yang berasal dari China ke Indonesia.

Kebijakan itu diambil menyusul kebijakan untuk melarang penerbangan dari dan menuju China, pasca-penyebaran virus corona.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, langkah ini cukup efektif dalam membantu kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca juga: Langkah Pemerintah Batasi Penerbangan dari dan ke China Dinilai Tepat

Di samping itu, kebijakan ini bisa meminimalisasi potensi konflik horizontal yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

Selama ini kebijakan bebas visa membuat WN China dapat dengan mudah keluar masuk wilayah Indonesia.

Lain halnya bila mereka hendak menuju Amerika Serikat atau Kanada, di mana mereka harus mengurus visa terlebih dahulu dan memerlukan waktu yang cukup lama.

Dengan merebaknya wabah ini, ada potensi WN China mengungsi ke negara-negara yang lebih aman dari paparan virus.

"Nah, yang jadi masalah itu ketika mereka ada di sini, mereka overstayed. Karena biasanya bebas visa itu 30 hari, padahal wabah ini belum tahu selesai dalam 30 hari atau tidak," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Senin (3/2/2020).

"Akhirnya, mereka tinggal di Indonesia dan overstayed. Dan itu akan menyulitkan tenaga imigrasi," ujar dia.

Baca juga: Pemerintah Indonesia Resmi Tutup Penerbangan dari dan ke China

Kehadiran WN China, kata Hikmahanto, juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal dengan masyarakat Indonesia. Hal itu lantaran adanya kekhawatiran atas penyebaran virus yang mungkin akan terjadi.

"Kemarin saja, masyarakat kita datang ke sini dan datang ke Natuna mereka sudah ramai. Jadi, ini yang mungkin sudah dipikirkan pemerintah, sehingga pemerintah melakukan tindakan untuk melarang penerbangan dari dan menuju ke China," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com