Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Hal yang Perlu Diperhatikan Pemerintah saat Evakuasi WNI di Wuhan

Kompas.com - 30/01/2020, 21:31 WIB
Allizha Puti Monarqi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah ketika mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Wuhan.

"Saya ingin menyampaikan secara teknis kalau memang evakuasi ini akan dilakukan oleh pemerintah indonesia," ujar Anung dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: Pasca-Evakuasi dari Wuhan, WNI Akan Jalani Proses Karantina

Anung menjelaskan, pertama, pemerintah harus mengetahui detail status dari WNI yang ada di Wuhan. Detail tersebut mulai dari nama, alamat, serta visa kedatangan.

Hal tersebut perlu diketahui karena Wuhan dalam kondisi locked down, yaitu ditutupnya semua jalur bagi yang akan masuk maupun keluar Wuhan sehingga sulit melakukan kegiatan.

Kedua, status kesehatan para WNI. Korban meninggal di Wuhan sebagian terinfeksi dengan kondisi sudah mengidap penyakit lain.

Baca juga: Jokowi Sebut Tim Kesehatan TNI Paling Siap Bantu Evakuasi WNI di Wuhan

 

Data ini penting dilengkapi untuk mengetahui seberapa besar risiko terinfeksi virus corona.

Terakhir, status Kota Wuhan sendiri yang masih ditetapkan locked down oleh Pemerintah China, membuat evakuasi WNI dari Wuhan terkendala.

"Ingat sekarang saat ini kota itu dalam karantina, semua pergerakan orang akan diawasi," tutur Anung.

Baca juga: Dua Skenario Pemerintah untuk Evakuasi WNI di Wuhan

 

Di samping itu, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Luar Negeri dan pihak terkait telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengevakuasi WNI yang ada di Wuhan.

Skenario pertama mengeluarkan para WNI dari Hubei.

"Skenario pertama mengeluarkan mereka dari Hubei, kemudian menjemputnya di tempat yang ada, keluar dari Hubei," kata Anung.

Skenario kedua, yaitu mengevakuasi WNI keluar dari China dan membawanya kembali ke Indonesia jika memungkinkan.

Saat ini, ada 243 WNI berada di Provinsi Hubei yang tersebar di tujuh lokasi, termasuk di Kota Wuhan.

KBRI terus memantau guna memastikan kondisi WNI di Wuhan dalam keadaan baik, serta kebutuhan hidup sehari-hari masih terpenuhi.

Selain itu, KBRI juga telah membentuk posko di Kota Changsa, kota yang terdekat dengan Hubei, untuk mempermudah pemantauan dan memberikan bantuan.

Baca juga: Presiden Instruksikan Segera Evakuasi WNI di Provinsi Hubei

Diberitakan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk segera mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Provinsi Hubei, China.

Keputusan ini diambil oleh Presiden setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, dan Kepala BNPB Doni Monardo di ruang tunggu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (30/1/2020) sore.

“Tadi Bapak Presiden sudah memerintahkan agar evakuasi WNI Provinsi Hubei dilakukan segera,” ucap Retno usai pertemuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com