Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi I DPR Desak Pemerintah Evakuasi WNI di Wuhan

Kompas.com - 29/01/2020, 09:11 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengevakuasi 243 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terisolasi di lokasi terdampak virus corona di China.

Hal itu dia sampaikan usai berkunjung ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri, Senin (27/1/2020).

"Kami meminta Kemenlu dan KBRI terus berkomunikasi setiap hari untuk memastikan kondisi kesehatan, kebutuhan logistik, dan mengupayakan evakuasi 243 WNI di provinsi yang diisolasi, termasuk 12 Mahasiswa Aceh yang ada di Kota Wuhan," kata Riefky dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/1/2020).

Baca juga: Mahasiswa Indonesia di Wuhan Tolak Bantuan Bersifat Kedaerahan

Mewakili Kementerian Luar Negeri, Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah belum memberikan jawab terkait evakuasi WNI dari China.

Dia hanya memastikan, pemerintah akan terus memantau kondisi WNI yang terisolasi di China dan terus berkomunikasi dengan pemerintah China untuk memantau kondisi terkini dari WNI.

"Pemerintah RI melalui Kemenlu terus memantau dan berkoordinasi dengan Pemerintah Tiongkok dan Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok terkait pemantauan kondisi WNI di Tiongkok, khususnya Provinsi Hubei termasuk Kota Wuhan," ujar Faizasyah.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah sudah membuat rencana untuk mengevakuasi WNI dari lokasi terdampak wabah virus corona di China.

Namun, kata dia, evakuasi harus dikoordinasikan dengan pemerintah China terlebih dahulu.

"Pertanyaan berikutnya adalah opsi evakuasi. Opsi tersebut kita sudah bikin semua rencananya, sekali lagi kita terus berkoordinasi dengan otoritas Tiongkok, kondisi lock down itu yang memerlukan perhatian kita semua," kata Retno di Kantor Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat (28/1/2020).

Retno menjelaskan, kondisi lock down atau isolasi yang dibuat pemerintah China menyulitkan pemerintah Indonesia untuk melakukan evakuasi WNI.

Maka dari itu, pemerintah tengah berkoordinasi terus menerus dengan pemerintah China.

"Kemarin pagi saya berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Australia. Dan Australia juga sedang menyusun opsi evakuasi dan kondisinya kita tahu semua lock down ada aturan yang harus dipenuhi," ujarnya.

"Termasuk aturan karantina sebelum keberangkatan setelah ketibaan," lanjutnya.

Baca juga: WNI yang Sakit di Wuhan Enggan ke RS, Khawatir Dikarantina dan Ditelantarkan

Kendati demikian, Retno memastikan pemerintah akan tetap berusaha maksimal melindungi WNI yang ada di lokasi terdampak wabah virus corona.

"Jadi sekali lagi kita memberikan perhatian besar, kira upaya semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan kesehatan keselamatan an juga keperluan bagi WNI kita terutama yang berada di titik karantina yang saya sebutkan tadi," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com