Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Sebab Indonesia Belum Keluarkan Travel Warning ke China

Kompas.com - 28/01/2020, 12:06 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui, hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan travel warning bagi warga negara Indonesia yang akan bepergian ke China terkait mewabahnya corona virus di negara itu.

Budi menegaskan, pemerintah masih menunggu rekomendasi dari World Health Organization (WHO).

"Patokannya adalah rekomendasi WHO. Nanti kalau WHO sudah merekomendasikan sesuatu, baru kami bersama Menkes dan Menlu akan membahas tentang kemungkinan-kemungkinan lain," kata Budi Karya di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Baca juga: Cara Pakai Hand Sanitizer untuk Cegah Penularan Infeksi Virus Corona

Saat ini pemerintah Indonesia baru melarang penerbangan dari atau ke Wuhan, China, kota yang disebut jadi sumber penyebaran corona virus.

Budi memastikan, pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari cara memproteksi agar virus tersebut tidak sampai masuk ke Indonesia.

"Kami kemarin mengadakan koordinasi intensif dengan Menkes, kemudian Menpar. Itu untuk mengidentifikasi bagaimana pergerakan kita ke China," ujar Budi.

"Pak Menkes jelas menyatakan, saat ini hanya Wuhan yang diindentifikasi sebagai daerah yang harus dihindari dan Wuhan juga menutup. Karena itu kita tidak ke Wuhan dan dari Wuhan tidak ke kita," lanjut dia.

Sementara itu, terkait penerbangan dari dan ke China, Budi Karya menyatakan pemerintah sudah melakukan serangkaian upaya pencegahan di pintu-pintu masuk bandara hingga pelabuhan.

Baca juga: Korban Meninggal karena Virus Corona di China Melonjak Jadi 106 Orang

Namun, dia memastikan bahwa upaya pencegahan dilakukan tetap dengan memperhatikan sopan santun.

"Kalau dari China, ya saya sudah tugaskan untuk menjaga agar masuknya itu dijaga dengan baik, dengan indikator thermal, petugas di front liner pakai masker dan sebagainya," ujar Budi Karya.

"Tapi ya lakukan as usual saja. Kita sebagai tuan rumah harus kooperatif," lanjut dia.

Sebelumnya, pemerintah China mengumumkan bahwa korban meninggal akibat virus corona telah mencapai 106 orang, dengan lebih dari 4.500 orang terinfeksi.

Berdasarkan pernyataan resmi komite kesehatan nasional, 26 orang tewas dalam kurun waktu 24 jam terakhir, dilaporkan AFP Selasa (28/1/2020).

Baca juga: Menko PMK Gelar Rapat Koordinasi Bahas Wabah Virus Corona

Jumlah 106 orang yang meninggal menjadi lonjakan yang hampir dua kali lipat setelah pada Senin (27/1/2020), korban berada di angka 82 orang.

Komisi kesehatan nasional juga menuturkan, jumlah orang yang terpapar virus corona mencapai 4.515, dua kali lipat dibanding 2.744 sehari sebelumnya.

Badan kesehatan China melanjutkan, saat ini mereka masih menunggu konfirmasi laboratorium terkait 7.000 orang yang diduga terkena virus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com