Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Masih Tunggu Koordinasi dari China untuk Evakuasi WNI di Wuhan

Kompas.com - 27/01/2020, 19:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas  Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah menyatakan, pemerintah masih menunggu koordinasi dari Pemerintah China untuk mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI di Wuhan, China.

Wuhan diketahui sebagai kota yang menjadi awal penyebaran virus corona.

Faizasyah mengatakan, negara-negara lain seperti Amerika Serikat (AS), Perancis, Australia yang hendak mengevakuasi warganya juga masih menunggu keputusan dari Pemerintah China.

"Semua dari kita dan negara-negara itu juga bergantung dari sejauh mana Pemerintah China bisa berikan pertimbangan-pertimbangan dan saran tindakan evakuasi tersebut," ujar Faizasyah di Kantor Kemenlu, Jakarta, Senin (27/1/2020).

"Apakah bisa evakuasi langsung kembali ke negara, atau harus di wilayah Tiongkok (China) sendiri," kata dia.

Baca juga: Virus Corona Merebak, WNI di Wuhan Diminta Lapor ke KJRI Terdekat

Ia menambahkan, jika nanti Pemerintah China telah memberi lampu hijau untuk proses evakuasi, Kemenlu akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kami melibatkan unsur Kemenkes untuk membahas berbagai opsi penanganan dari A sampai Z masalah penanganan WNI kita yang sampai sekarang masih berada di Wuhan dan beberapa wilayah lainnya," kata dia.

Sebelumnya, mahasiswa Indonesia di Wuhan berharap pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing segera mengevakuasi mereka dari Wuhan ke kota yang lebih aman di China setelah menyebarnya virus corona di sana.

Baca juga: Harga Pangan Melonjak, KBRI Siapkan Rencana Kirim Logistik untuk WNI di Wuhan

Salah satu mahasiswa yang menyampaikan itu adalah Rio Alfi, melalui video yang ia kirimkan ke Kompas TV, Senin (27/1/2020).

"Kami semua berharap dapat solusi terbaik, lah. Bagaimana kami di sini bisa dievakuasi ke kota yang lebih aman lagi," ujar Rio dalam tayangan video.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com