Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jabat Komisaris Garuda, Yenny Wahid Bantah Ada Bagi-bagi Jabatan

Kompas.com - 23/01/2020, 17:12 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid tak menganggap penunjukkannya sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero) sebagai bagi-bagi jabatan oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Yenny berpandangan, pengangkatan itu merupakan akses bagi dirinya untuk berkontribusi kepada negara.

"Harus dalam suasana non partisan. Ini bukan persoalan politik, ini saya memahaminya ya sebagai sebuah kontribusi. Bukan persoalan politik," ujar Yenny saat dijumpai di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Diminta Jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

Yenny berdalih, orang yang diminta Menteri BUMN Erick Thohir menjadi komisaris Garuda, seluruhnya memiliki latar belakang profesional.

Yenny sendiri mengaku, mengelola beberapa perusahaan pribadi.

Ia pun berharap, pengalaman yang dimilikinya dalam mengelola perusahaan dapat memberi kontribusi bagi perbaikan Garuda ke depannya.

"Jadi, kontribusi profesional yang harus diberikan untuk perbaikan Garuda ke depannya," kata dia.

Baca juga: Erick Thohir Yakin Yenny Wahid Bisa Lindungi Pramugari Garuda

Diketahui, sejumlah orang ditunjuk sebagai komisaris di PT Garuda, yakni Triawan Munaf, Chairil Tanjung, Yenny Wahid, Elisa Lumbantoruan dan Peter Gontha.

Triawan dipercaya menjadi Komisaris Utama PT Garuda Indonesia. Sementara wakilnya yakni Chairul Tanjung.

Adapun, Yenny dan Elisa didapuk sebagai Komisaris Independen dan Peter Gontha dipercaya menjabat Komisaris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com