Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sempat Kecewa, Ahmad Sahroni Apresiasi Permintaan Maaf Yasonna soal Tanjung Priok

Kompas.com - 23/01/2020, 15:14 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengaku sempat kecewa atas pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebut kawasan Tanjung Priok indentik dengan kriminalitas dan kemiskinan.

"Jujur awalnya iya, karena mungkin pak Yasonna dalam hal ini menyampaikan dalam acara di lapas Cipinang tentang kajian ilmiah, karena beliau itu kan profesor kriminolog. Tapi itu kajian tentang akademisi, masyarakat bawah ini kan tidak paham," kata Sahroni yang juga dikenal sebagai tokoh asal Tanjung Priok ini, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Sahroni mengatakan, mestinya pernyataan yang menyinggung kawasan Tanjung Priok itu tidak disampaikan Yasonna, karena hanya condong pada satu wilayah.

Sahroni juga mengaku, tidak sempat menghubungi Yasonna untuk meminta klarifikasi ucapnya, meskipun politisi PDI-P itu adalah mitra kerjanya di Komisi III.

Kendati demikian, ia mengapresiasi permintaan maaf Yasonna Laoly kepada warga Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Tapi yang disampaikan ya soalnya kemarin saya pribadi apresiasi, saya sampaikan langsung di Instagram apresiasi besar atas kebaikan Pak Yasonna sampaikan permintaan maaf dengan ketulusan hati," ujarnya.

Baca juga: Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Lebih lanjut, Sahroni membantah mengendalikan massa untuk melakukan aksi demo di depan kantor Kemenkumham. Ia mengatakan, pada saat aksi unjuk rasa, dirinya tengah berada di Bogor.

"Kalau Instagram semua nge-tag gua, semua nge-tag gua, tapi gua enggak memprovokasi. Yang sifatnya baik kalau ngomong Priok not kriminal, iya. Tapi pada saat demo kemarin gua ada di Bogor," pungkasnya.

Baca juga: Soal Tanjung Priok, Yasonna: Sebenarnya yang Saya Sampaikan Ilmiah...

Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdemonstrasi di depan gedung Kemenkumham, Jalan RA Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020).

Mereka merasa tersinggung dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebutkan kawasan Tanjung Priok identik dengan kriminalitas dan kemiskinan.

"Menteri Yasonna Laoly harus minta maaf dalam kurun waktu 2x24 jam di media media besar negeri ini,"  kata salah satu orator saat berada di atas mobil komando, Rabu siang.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan pers soal pernyataannya yang dianggap  menyinggung warga Tanjung Priok saat acara Resolusi Pemasyarakatan 2020 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Dalam pernyataannya Menkumham Yasonna H Laoly menyampaikan permohonan maaf atas perkataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan pers soal pernyataannya yang dianggap menyinggung warga Tanjung Priok saat acara Resolusi Pemasyarakatan 2020 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Dalam pernyataannya Menkumham Yasonna H Laoly menyampaikan permohonan maaf atas perkataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

Adapun pernyataan Yasonna yang dipersoalkan adalah ucapan Yasonna dalam acara 'Resolusi Pemasyarakatan 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS)' di Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta, Kamis (16/1/2020) lalu.

Ketika itu, Yasonna Laoly menilai kemiskinan merupakan sumber tindakan kriminal. Menurut Yasonna, semua pihak harus membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Ia sempat membandingkan antara kawasan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Menteng Jakarta Pusat.

Dalam perbandingannya, Yasonna menyebut, Tanjung Priok banyak melahirkan tindak kriminal karena tingkat perekonomian yang miskin.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com