Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Kompas.com - 23/01/2020, 13:08 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengingatkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk lebih berhati-hati dalam bertutur kata.

Ia menyampaikan hal tersebut menyusul protes warga Tanjung Priok, Jakarta Utara yang merasa tersinggung terhadap ucapan Yasonna.

"Dalam fungsi pengawasan sebagai politisi, Menkumham juga politisi, saya hanya bilang mbok ya lain kali hati-hati dengan lidah. Walaupun saya juga sering kali keseleo lidah," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Protes Warga Tanjung Priok dan Permintaan Maaf Yasonna Laoly

Meski menyarankan Yasonna untuk lebih berhati-hati, Herman menilai protes warga Tanjung Priok itu disebabkan adanya kesalahan persepsi.

Sejumlah pihak tersinggung pada ucapan Yasonna karena ada yang mengutip pernyataan Menkumham itu secara tidak utuh.

"Itu ada salah persepsi. Ada pihak yang merasa tersingggung karena mengutip sepotong saja omongan Menkumham, tidak mengutip konteks secara keseluruhan," ujar Herman.

Menurut Herman, jika dilihat secara konteks keseluruhan, pernyataan Yasonna pada dasarnya menyoal tentang kondisi masyarakat saat ini.

Baca juga: Polisi Ingatkan Warga Tanjung Priok, Jangan Sampai Demo Disusupi Provokator

Sebagai ahli kriminologi, Yasonna berusaha menyampaikan bahwa kemiskinan atau situasi kondisi masyarakat bisa memunculkan kaum elitis, tetapi bisa juga memunculkan kejahatan.

Namun, salahnya, Yasonna menyebut satu daerah sebagai contoh dan ada pihak yang mengutipnya secara sepotong.

"Timbullah ketersinggungan," ujar Herman.

Lebih lanjut, Herman meminta semua pihak untuk memaafkan Yasonna.

"Saya katakan sesama anak bangsa, sudahlah, kita semua teman saling memaafkan, saling kenal," kata dia. 

Sebelumnya, sejumlah warga Tanjung Priok berdemonstrasi di depan Gedung Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Soal Tanjung Priok, Yasonna: Sebenarnya yang Saya Sampaikan Ilmiah...

Mereka merasa tersinggung dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebutkan kawasan Tanjung Priok identik dengan kriminalitas dan kemiskinan.

Yasonna Laoly sebelumnya menilai kemiskinan merupakan sumber tindakan kriminal.

Menurut politikus PDI-P itu, semua pihak harus membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Dia juga membandingkan antara kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam perbandingannya, dia menyebut, Tanjung Priok banyak melahirkan tindak kriminal karena tingkat perekonomian yang miskin. Hal sebaliknya terjadi di kawasan pemukiman Menteng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com