Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Pantauan Udara BNPB di Lebak: Alam Rusak Parah dan Tambang Liar Ilegal

Kompas.com - 15/01/2020, 19:54 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendapati kondisi hutan dan lerang bukit Kabupaten Lebak, Banten rusak parah.

Hal itu ditemukan saat BNPB melakukan pantauan udara lokasi banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak, Selasa (14/1).

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) BNPB Agus Wibowo mengatakan, maraknya alih fungsi lahan menjadi jenis tanaman musiman menyebabkan wilayah tersebut kehilangan kekuatan dan pengendali vegetasi alami.

"Sehingga tak heran apabila akhirnya ada enam kecamatan yang terdampak (bandang dan longsor) mulai Kecamatan Sajira, Cipanas, Lebakgedong, Curugbitung, Maja, dan Cimarga," ujar Agus dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Sulitnya Menembus Desa Terisolir akibat Banjir di Lebak, Jalan Penuh Lumpur dan Terkepung Jurang

BNPB juga menemukan lokasi tambang emas ilegal di hulu Sungai Ciberang, Gunung Julang, Kecamatan Lebakgedong.

Di sepanjang bantaran sungai dan lembah ditemukan kondisi permukiman penduduk yang semakin padat.

Kondisi itu juga menyebabkan wilayah tersebut mengalami kerentanan terhadap bencana semakin tinggi.

Berdasarkan data BNPB, ada 30 desa di 46 titik lokasi banjir dan longsor.

Sebanyak 2.162 rumah mengalami kerusakan mulai dari kriteria rusak berat, sedang hingga ringan.

Selain itu ada 24 jembatan putus, 1 kantor kecamatan rusak dan 3 kantor desa rusa.

Baca juga: Pemerintah Lebak Diminta Tetap Gelar Sekolah di Pengungsian

Banjir bandang tersebut juga menyebabkan 1.392 KK, yang terdiri dari 5.106 jiwa mengungsi, 9 orang meninggal dunia, dan 2 dinyatakan hilang.

"Dampak banjir bandang juga terlihat hingga Waduk Karian. Dalam pantauan terdapat banyak material kayu yang terbawa arus banjir dari banyaknya kerusakan hutan," ucap Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com