JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat membenarkan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partainya sempat akan digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, KPK batal menggeledah karena menurut Djarot kurang memiliki dasar hukum yang kuat. Saat ditanya apakah PDI-P menghalang-halangi penggeledahan itu, Djarot membantah.
"Enggak, informasi yang saya terima bahwa yang bersangkutan tidak ada bukti-bukti yang kuat, surat, terus dan sebagainya," kata Djarot di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
"Mereka informasinya tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat," lanjut dia.
Djarot memastikan partainya tak akan mengintervensi proses hukum apapun yang berkaitan dengan kadernya. PDI-P selalu mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi.
"Partai sih tetap sangat mendukung proses pendekatan hukum ini dan kemudian tidak akan melakukan intervensi. Siapapun yang bersalah akan diberikan sanksi tegas," lanjut Djarot.
Baca juga: Ada Kabar Penggeledahan di DPP PDI-P, Kapolsek Terlihat Berjaga
Sementara itu, Kapolsek Menteng Kompol Guntur Muhammad Thariq mendatangi Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Kedatangan Kapolsek tak lama setelah beredar kabar di lingkup wartawan bahwa ada penggeledahan salah satu ruangan di DPP PDI-P, terkait operasi tangkap tangan KPK yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.
Pantuan Kompas.com, sejumlah polisi terlihat berjaga di sekitar DPP PDI-P mulai pintu gerbang depan hingga belakang.
"Tadi saya mengecek saja, karena ada ramai-ramai di PDI-P terus saya ditanya, 'sudah tahu belum tadi pagi ada kejadian di PDI-P?'. Saya mengecek, tanya orang dalam, teman-teman media juga," kata Guntur ketika dikonfirmasi, Kamis (9/1/2020).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.