Ada Kabar Penggeledahan di DPP PDI-P, Kapolsek Terlihat Berjaga

Kompas.com - 09/01/2020, 16:15 WIB
Sejumlah polisi di sekitar DPP PDIP, jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (9/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSejumlah polisi di sekitar DPP PDIP, jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolsek Menteng Kompol Guntur Muhammad Thariq mendatangi Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Kedatangan Kapolsek tak lama setelah beredar kabar di lingkup wartawan bahwa ada penggeledahan salah satu ruangan di DPP PDI-P, terkait operasi tangkap tangan KPK yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.

Pantuan Kompas.com, sejumlah polisi terlihat berjaga di sekitar DPP PDI-P mulai pintu gerbang depan hingga belakang.

"Tadi saya mengecek saja, karena ada ramai-ramai di PDI-P terus saya ditanya, 'sudah tahu belum tadi pagi ada kejadian di PDI-P?'. Saya mengecek, tanya orang dalam, teman-teman media juga," kata Guntur ketika dikonfirmasi, Kamis (9/1/2020).

Baca juga: Kadernya Dikabarkan Terjerat OTT Wahyu Setiawan, Ini Kata PDI-P

Guntur mengatakan, kehadiran polisi di sekitar DPP PDI-P juga untuk menjaga gedung DPP PPP, yang berada di sebelah gedung DPP PDI-P.

"Kedua, ada polisi di situ karena PPP, protap kami sudah hampir setahun terkait sengketa PPP bukan PDI-P. Kami kan jaganya di pinggiran PPP bukan PDI-P," ujarnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat sebelumnya membantah kabar bahwa PDI-P menghalangi proses penggeledahan di DPP PDI-P.

"Kami tidak menolak. Kami menghormati semua proses hukum. Partai tidak akan mengintervensi, jadi silakan saja, asalkan betul-betul resmi," kata Djarot, saat ditemui di sela persiapan Rakernas PDI-P, di JIExpo, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Arief Budiman Akui Penangkapan Wahyu Bisa Pengaruhi Kepercayaan Publik pada KPU

Menurut Djarot, PDI-P akan mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Partai tetap sangat mendukung proses pendekatan hukum ini dan kemudian tidak akan melakukan intervensi siapa pun. Yang bersalah akan diberikan sanksi tegas oknum-oknum, dan itu tidak mewakili partai," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X