Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Sebut Indonesia Tak Punya Sistem Peringatan Dini Bencana yang Layak

Kompas.com - 07/01/2020, 10:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menilai Indonesia belum memiliki sistem peringatan dini bencana yang layak.

Hal itu disampaikan Megawati dalam menanggapi masih banyaknya korban jiwa yang jatuh saat terjadi bencana.

Ia lantas bercerita tentang salah satu pengalamannya saat diguncang gempa di Jepang. Ketika itu, ia dan keluarga yang mendampingi sudah hendak lari ke luar dari sebuah restoran tempat mereka makan.

Namun hal itu justru dilarang oleh warga Jepang yang menemani mereka.

"Teman saya yang orang Jepang bilang tidak usah lari. Nanti diberitahu kapan kita mesti lari. Jadi ada alarm," kata Megawati melalui keterangan tertulis, Selasa (7/1/2020).

"Kalau alarm bunyi artinya mesti waspada. Alarm kedua kita harus keluar. Jadi begitu. Itu masih berjalan terus cara memberikan warning. Jadi early warning sistem-nya bagus. Dibandingkan kita, aduh, bukan lemah, tapi tidak ada," lanjut Megawati.

Baca juga: Belum Ada Early Warning System Sebabkan Bekasi Terdampak Banjir Paling Parah

Ia berharap Indonesia bisa meniru cara pemerintah serta warga Jepang dalam menghadapi bencana.

Sebab seperti di Jepang, Indonesia juga merupakan negara yang berpotensi mengalami berbagai bencana alam seperti banjir, tsunami, hingga gempa bumi. Bedanya, menurut Megawati, tingkat kewaspadaan warga Jepang sudah tinggi.

Ia menambahkan, cara untuk meningkatkan kewaspadaan bencana harus dipikirkan.

Megawati mengatakan, saat ini sudah ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Keberadaan lembaga tersebut bisa dioptimalkan untuk meramal cuaca sehingga pemerintah bisa menyiapkan evakuasi dini dari bencana hidrologi yang akan datang.

"Sekarang sudah ada (lembaganya), kenapa rakyat tidak diedukasi, disosialisasi?" lanjut Megawati.

Baca juga: Kepala BNPB Sebut Tanaman Vertiver Mampu Atasi Longsor, Apa Itu?

Diberitakan sebelumnya, banjir dan longor terjadi di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten seiring tingginya curah hujan. Banjir dan longsor tersebut mengakibatkan 67 orang meninggal dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com