Mendagri Akan Evaluasi Pelayanan Dokumen Kependudukan untuk Korban Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan mengevaluasi pelayanan yang diberikan pemerintah kepada warga korban banjir yang ingin mengganti dokumen kependudukannya.

"Saya sudah perintahkan Dirjen Dukcapil. Instansi yang vertikal artinya dari Dirjen itu komandonya langsung ke Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Nanti kita evaluasi mana yang jalan dan tidak jalan," kata Tito di sela kunjungannya ke lokasi banjir kawasan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (3/2/2020).

Tito mengatakan, Dirjen Dukcapil telah memberikan surat edaran kepada seluruh kepala dinas dukcapil baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk memberikan pelayanan tersebut bagi masyarakat.

Baca juga: Kemendagri Akan Koordinasikan DKI dan Jawa Barat soal Waduk Ciawi dan Sukamahi

Instruksi Dirjen Dukcapil

"Segera memberikan pelayanan yang mudah dan cepat bagi warga yang kehilangan atau rusak dokumen catatan sipilnya, dokumen kependudukannya seperti KTP, akta kelahiran, buku nikah dan lain-lain," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan kepada para kepala dinas di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan seluruh Indonesia untuk bergerak aktif mendata dokumen di wilayah yang terkena bencana.

"Pasca bencana kami langsung bergerak aktif mendata dan mengganti dokumen yang hilang rusak tersebut dengan gratis," kata Zudan kepada wartawan, Jumat (3/12/2019).

"KTP, KK, akta lahir yang terendam banjir dan tidak bisa ditemukan lagi, nanti akan diberikan pelayanan lagi pasca banjir secara kolektif," lanjut dia.

Baca juga: Ijazah dan Dokumen Rusak karena Banjir? ANRI Buka Layanan Perbaikan Gratis, Ini Caranya