Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diah Pitaloka: Kalau Ekosistem Tak Diperbaiki, Banjir Mungkin Datang Lagi

Kompas.com - 02/01/2020, 15:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Diah Pitaloka menyatakan, pembangunan dengan memperhatikan lingkungan harus segera dilakukan.

Diah mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus duduk bersama untuk memperbaiki ekosistem agar tidak terjadi banjir seperti yang terjadi dalam dua hari terakhir.

"Kalau ekosistem tak diperbaiki, tidak menutup kemungkinan banjir akan kembali terjadi. Ini harus menjadi perhatian bersama. Makanya pemerintah daerah di Jabodetabek termasuk kawasan puncak harus duduk bersama merencanakan perbaikan lingkungan,” kata Diah dalam keterangan tertulis, Kamis (2/1/2020).

Baca juga: Ridwan Kamil: Warga Terdampak Banjir Pasti Stres, Saya Doakan Diberi Kesabaran

Menurut Diah, banjir yang terjadi di Jabodetabek sejak Rabu (1/1/2020) kemarin menunjukkan adanya kerusakan lingkungan.

Diah menyebut, pemerintah harus menyediakan ruang terbuka hijau seluas 30-40 persen serta memastikan adanya daerah resapan air.

"Tidak mungkin bicara pengelolaan air tanpa resapan air, tanpa resapan kita mungkin membendung kapasitas debit air yang demikian besar," ujar dia.

Di samping itu, Diah juga meminta pemerintah memperbaiki pengelolaan sampah karena menurut dia sampah juga menjadi salah satu penyebab banjir.

Hujan yang mengguyur sejak Selasa (31/12/2019) hingga Rabu (1/1/2020) mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek.

Baca juga: Siaga Banjir Jakarta, Ini yang Harus Dilakukan Orangtua

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, orang meninggal dunia akibat banjir.

“Saat ini BNPB masih terus melakukan pendataan dari berbagai sumber dan kemungkinan jumlah korban bisa bertambah,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi (Kapusdatinkom) BNPB Agus Wibowo dalam keterangan tertulis, Selasa (2/1/2020).


Catatan redaksi:

Berita ini telah mengalami perubahan isi dan judul terkait nama narasumber. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com