Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apresiasi Dewas KPK Pilihan Jokowi, Gerindra: Kita Kasih Kesempatan...

Kompas.com - 21/12/2019, 15:16 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerindra menanti gebrakan lima orang yang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pengawas KPK

"Kita kasih kesempatan dulu. Kita lihat dulu," ujar Ketua DPP Gerindra Hendarsam Marantoko dalam diskusi di Hotel Ibis, Jakarta, Sabtu (21/12/2019). 

Sebab, kelima tokoh yang ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Dewan Pengawas KPK, lanjut Hendarsam, memiliki rekam jejak baik di bidang penegakan hukum. 

Baca juga: INFOGRAFIK: Profil 5 Anggota Dewan Pengawas KPK

Misalnya, Artidjo Alkostar. Eks hakim Mahkamah Agung (MA) itu dinilai memiliki komitmen kuat dalam memberantasan korupsi.

Kemudian Harjono, mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dan Tumpak Hatarongan Panggabean, eks wakil ketua KPK, yang  integritasnya dinilai tidak perlu diragukan lagi.

Begitu juga dengan Albertina Ho, wakil ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Syamsuddin Haris, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 

Keduanya diyakini sama-sama konsisten dalam memberantas korupsi.

"Saya pribadi dan Partai Gerindra sangat mendukung bahwa KPK sekarang ini superstar dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," kata Hendarsam.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi melantik lima anggota Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023.

Baca juga: Mengintip Harta Kekayaan Anggota Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019) pukul 14.30 WIB.

Kelima anggota dewan pengawas yang dilantik adalah:

Tumpak Hatarongan Panggabean (mantan wakil ketua KPK) sebagai ketua; Artidjo Alkostar  (mantan hakim Mahkamah Agung); Albertina Ho (wakil ketua Pengadilan Tinggi Kupang); Syamsuddin Haris (Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan Harjono (mantan hakim Mahkamah Konstitusi).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com