Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Gerindra Apresiasi Nama-nama Dewas KPK Pilihan Jokowi

Kompas.com - 20/12/2019, 18:23 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengapresiasi nama-nama Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipilih Presiden Joko Widodo. 

Muzani yakin Dewan Pengawas bersama komisioner KPK yang baru merupakan sosok yang teruji da terpercaya untuk mengemban tugas tersebut.

"Nama-nama itu saya kira nama-nama yang cukup terpercaya di publik, nama-nama yang cukup teruji selama ini," kata Muzani di Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Muzani berharap komisioner dan Dewan Pengawas KPK mampu menjaga komitmen pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan pemberantasan korupsi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

"Prinsipnya pemberantasan korupsi itu adalah kalimat atau kata yang mudah diucapkan tapi paling sulit dilaksanakan dan itu selalu menjadi jargon," kata Muzani.

Baca juga: 4 Kasus Besar yang Diungkap KPK Era Agus Rahardjo Dkk

"Tapi bagaimana jargon itu menjadi implementasi, itu persoalan yang serius," imbuh dia.

Menurut Muzani, mereka memiliki tugas untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih.

Ia pun mengingatkan permasalahan utama dalam penciptaan lingkungan pemerintahan yang bersih adalah lingkaran di dalam pemerintahan itu sendiri.

"Saya kira problem utamanya kadang-kadang menciptakan pemerintahan yang bersih itu problem utamanya adalah inner circle di antara kita," kata Muzani.

"Saya kira yang paling penting adalah menciptakan inner circle yang baik dalam lingkungan pejabat negara supaya dia tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang disebut korupsi," ujar Muzani.

Baca juga: Serah Terima Jabatan, KPK Resmi Dipimpin Firli Bahuri

Diberitakan, Presiden Jokowi telah melantik lima orang anggota Dewan Pengawas dan komisioner KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Lima orang anggota Dewan Pengawas KPK pilihan Jokowi adalah Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Syamsuddin Haris, Harjono, Tumpak Hatarongan Panggabean.

Sementara itu, lima komisioner KPK yang sebelumnya melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di DPR. Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com