Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Menkumham Sebut Megawati "Ibu Ketum" di Rapat BPIP

Kompas.com - 19/12/2019, 19:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terpeleset lidah saat memanggil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri dengan sebutan ibu ketua umum ketika rapat bersama, di Kantor Wapres, Kamis (19/12/2019).

"Terima kasih... Selamat siang, Ibu Ketum," ujar Yasonna.

Sontak panggilan itu membuat para peserta rapat tertawa. 

Diketahui, Yasonna merupakan anak buah Megawati di PDI-P. Ia menjabat Ketua DPP PDI-P bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan.

"Wah, maaf, slip of the tongue tadi," ujar Yasonna.

Baca juga: Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Ia pun buru-buru meralat panggilan kepada Megawati dengan sebutan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Rapat bersama BPIP diikuti sejumlah menteri di bawah koordinasi Kemenko Polhukam Mahfud MD. Para menteri yang hadir yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menko Polhukam Mahfud MD, Menpan RB Tjahjo Kumolo, dan sejumlah ketua lembaga negara lainnya.

Dalam rapat itu disepakati bahwa Kemenko Polhukam bekerja sama dengan BPIP memberikan penguatan pemahaman Pancasila kepada para pegawai di lembaga pemerintah.

Ia mengatakan dalam menguatkan pemahaman ideologi Pancasila, diperlukan pemahaman yang menyeluruh di tiap tingkatan pegawai pemerintah.

Karena itu, nantinya setiap kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam akan menyusun program penguatan pemahaman Pancasila dari pemahaman dasar hingga ke tataran praktis sesuai bidang kerja masing-masing.

Mahfud mengatakan penguatan pemahaman Pancasila penting dilakukan untuk menghadapi rongrongan ideologi yang mengancam keutuhan negara.

Baca juga: Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

"Yang penting kita harus sadar betul jangan sampai kita lemah dengan rongrongan ideologi lain, itu harus dilawan habis. Karena begitu terlanjur terjadi dan karena kelengahan dan terlanjur membesar kita menyesal semua karena itu harus ditangkal sejak sekarang," ujar Mahfud.

"Bukan hanya ASN, rakyat juga. Nanti sekolah-sekolah juga. Cuma ini (kebetulan yang dikoordinasi) Kemenko (Polhukam). Nanti kalau sudah Menko PMK, itu sudah menyangkut ke rakyat, ke sekolah-sekolah, ke perguruan-perguruan tinggi," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com