Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaga Stabilitas Harga, Satgas Pangan Polri Pantau Daerah-daerah Ini

Kompas.com - 19/12/2019, 15:54 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri memprioritaskan sejumlah daerah dalam pemantauan terhadap stabilitas harga bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru 2020.

Demikian diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Asep Adi Saputra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).

"Memang ada beberapa daerah yang kita pantau dan monitoring secara khusus mengingat pada daerah tersebut seperti biasa menjelang Natal dan Tahun Baru mengalami peningkatan permintaan tambahan kebutuhan bahan pokok," ungkap Asep.

Baca juga: Satgas Pangan Cianjur Ingatkan Tengkulak Tak Naikan Harga Jelang Ramadan

Wilayah yang dimaksud yaitu, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, wilayah Sulawesi, wilayah Nusa Tenggara, Papua, dan Papua Barat.

Satgas Pangan pun terus melakukan pemantauan secara nasional. Monitoring itu dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok serta menjaga stabilitas harga.

Polri, kata Asep, akan menindak tegas pelaku yang melakukan pelanggaran hukum.

Baca juga: Stabilkan Harga Ayam Hidup, Mentan Minta Satgas Pangan Lakukan Investigasi

"Indikasi-indikasi itu misalnya ada monopoli, ada permainan harga, ada penimbunan, atau menjual barang tidak sebagaimana yang dijanjikan atau tidak sebagaimana standar, karena bisa melanggar Undang-Undang pelayanan atau juga terkait dengan perlindungan konsumen," katanya.

Sejauh ini, polisi memastikan bahwa stok bahan pangan mencukupi hingga akhir tahun serta tidak ada lonjakan harga bahan pokok yang meresahkan.

Asep menuturkan, Satgas Pangan pun belum menemukan indikasi pelanggaran hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com