Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Jengkel, 5 Tahun Instruksinya Bangun Kilang Minyak Belum Jalan

Kompas.com - 16/12/2019, 11:52 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya karena instruksinya untuk membangun kilang minyak tak juga dijalankan.

Padahal, Jokowi mengaku sudah menyampaikan instruksi itu sejak 5 tahun lalu, atau tak lama setelah dilantik sebagai Presiden 2014-2019.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Awalnya, Jokowi menyinggung impor Petrokimia yang nilainya mencapai Rp 332 triliun per tahun.

"Impor Petrokimia ini gede sekali, Rp 332 trilun impor kita. Saya hafal di luar kepala karena tiap hari jengkel, hafal," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Prediksi Dalam 5 Tahun Pemerintah Tak Lagi Impor Bahan Petrokimia

 

Menurut Jokowi, impor yang besar ini karena jumlah kilang minyak sangat minim. Dalam 34 tahun terakhir, Indonesia tak pernah lagi membangun kilang minyak.

Oleh karena itu, sesaat setelah dilantik bersama Jusuf Kalla pada akhir 2014, Jokowi langsung menginstruksikan jajarannya untuk membangun kilang minyak.

"Habis pelantikan yang pertama saya sampaikan, saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini, dari lima yang ingin kita kerjakan, satu pun enggak ada yang berjalan, satu pun," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI ini mengaku selama ini hanya diberi janji-janji palsu.

"Kemarin dijanjiin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Saya enggak ngecek tiap hari kan. (Ternyata) enggak selesai satu persen pun," ujarnya.

Jokowi pun curiga belum berjalannya pembangunan kilang minyak ini karena selama ini banyak pihak yang diuntungkan dari impor minyak dan gas. Untuk itu, saat ini Jokowi sudah meminta aparat penegak hukum mengawal pembangunan kilang minyak.

"Ini saya tungguin betul, saya sudah minta Kapolri, Jaksa Agung ikut nungguin, nanti saya minta KPK ikut tungguin. Harus rampung pekerjaan besar ini," kata Kepala Negara.

Baca juga: Jokowi: 34 Tahun Enggak Bisa Bangun Kilang Minyak, Kebangetan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com