Jokowi: Proyek Infrastruktur Jangan Semuanya Diambil BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan badan usaha milik negara untuk tidak mengambil semua proyek pembangunan infrastruktur.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai akselerasi program infrastruktur di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

"Saya ingatkan kembali agar proyek-proyek infrastruktur semuanya jangan diambil oleh BUMN. Ini penting digarisbawahi," kata Jokowi.

"Dari proyek yang besar-besar sampai kecil-kecil sering kali bukan hanya melibatkan anak BUMN, tapi juga sampai ke cucu-cucu BUMN," kata dia. 

Akibat proyek infrastruktur yang sering dikuasai oleh BUMN dan anak perusahaannya, Jokowi kerap mendapat keluhan dari pengusaha.

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Oleh karena itu, Jokowi meminta pembangunan infrastruktur ke depan lebih membuka ruang bagi keterlibatan swasta.

"Berilah ruang yang lebih luas pada swasta, pada pengusaha lokal, pada pengusaha kecil menengah, tenaga kerja lokal, agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur," kata Jokowi.

"Saya yakin semangat kolaboratif kita mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur," ucap dia. 

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan, pembangunan infrastruktur harus difokuskan untuk memperlancar konektivitas di sepanjang rantai pasok yang menghubungkan pasar dengan sentra produksi rakyat, mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, industri, termasuk di dalamnya usaha mikro kecil dan menengah.

Dengan demikian, infrastruktur yang dibangun nanti mempunyai dampak pada daya saing produk-produk ekspor.

Terkait pembiayaan, Jokowi juga mengingatkan, tidak mungkin semua infrastruktur dibiayai APBN.

Baca juga: BUMN Terlalu Gemuk, Sekjen PDI-P Minta Erick Thohir Lakukan Restrukturisasi

Oleh karena itu, pemerintah menawarkan model pembiayaan kreatif, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (PINA).

"Karena itu ekosistem investasi di seluruh sektor infrastruktur harus segera diperbaiki, sehingga memiliki daya tarik dan daya saing investasi yang semakin baik," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.