Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Kompas.com - 09/12/2019, 20:01 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menilai bahwa kasus penyelundupan kendaraan mewah di pesawat milik Garuda Indonesia ibarat puncak gunung es.

Andre meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengevaluasi perusahaan BUMN lainnya.

"Kan masih banyak, (kasus) Garuda ini hanya seperti puncak gunung es saja. Masih banyak BUMN lain yang perlu diteliti," kata Andre di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Dia pun mencontohkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera yang tengah menghadapi masalah keuangan.

Andre menyebut, persoalan di tubuh Jiwasraya dan Bumiputera ini juga mesti jadi fokus Erick.

"Saya rasa Jiwasraya ini yang segera harus kita evaluasi bersama. Lalu Bumiputera juga. Dua hal ini yang harus kita evaluasi bersama, segera diberikan tindakan yang tegas," ujar dia. 

Baca juga: PKS: Erick Thohir Punya Banyak PR, Selain Kasus Dirut Garuda Indonesia

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya juga sudah mendorong hal ini dan alhamdulillah Pak Erick sudah membawa kasus ini ke Kejaksaan Agung. Makanya kita tunggu ini hasil laporannya seperti apa, karena ini mega skandal puluhan triliun," ucap Andre.

Selanjutnya, Andre berharap Erick melakukan pembersihan total di seluruh perusahaan BUMN pada enam bulan pertama kerja.

Ia mengatakan, Komisi VI DPR yang membidangi urusan BUMN bakal mendukung langkah tegas Erick.

"Harapan kita Pak Erick bongkar semua seluruh kasus yang ada. Kalau bisa enam bulan pertama kita bersih-bersih dulu lah. Yang punya masalah Pak Erick sikat semua. Insya Allah Komisi VI kalau melihat komitmen Pak Erick seperti ini kita siap dukung," kata Andre.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan merombak total jajaran direksi PT Garuda Indonesia setelah kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda lipat mewah Brompton di pesawat Airbus A330-900 Neo.

Baca juga: Sandiaga Miris Petinggi Garuda Indonesia Salah Gunakan Kekuasaan

Tak hanya mencopot Ari Askhara dari kursi direktur utama, sejumlah direksi maskapai pelat merah itu akan diganti jika memang ikut terlibat.

"Kalau memang kotor, ya kita bongkarlah. Ini kan amanah," ujar Erick Thohir seusai peresmian Jalan Tol Kunciran-Serpong di Tangerang Selatan, Jumat (6/12).

"Pak presiden sudah buat statement yang cukup terbuka bahwa bongkar total manajemen BUMN selama itu tidak benar," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi Golkar di MPR Dukung Sikap Jokowi Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Fraksi Golkar di MPR Dukung Sikap Jokowi Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah, Pukat UGM: Pengeroposan dari Dalam

Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah, Pukat UGM: Pengeroposan dari Dalam

Nasional
MAKI Cabut Gugatan Uji Materi UU KPK

MAKI Cabut Gugatan Uji Materi UU KPK

Nasional
Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Nasional
Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Nasional
Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Nasional
Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Nasional
IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

Nasional
Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Nasional
Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Nasional
DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Nasional
BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X