BUMN Terlalu Gemuk, Sekjen PDI-P Minta Erick Thohir Lakukan Restrukturisasi

Kompas.com - 08/12/2019, 18:32 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir usai laporan kepada Menkopolhukam Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenteri BUMN Erick Thohir usai laporan kepada Menkopolhukam Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir melakukan restrukturisasi.

Sebab, Hasto berpandangan, BUMN seringkali terlalu "gemuk" dengan anak perusahaan.

Anak perusahaan tersebut juga seringkali tidak terkait dengan inti bisnis perusahaan BUMN.

"BUMN seringkali terlalu gemuk dengan anak perusahaan, cucu perusahaan tidak terkait dengan bisnis usaha itu," kata Hasto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (8/12/2019).

Baca juga: Erick Thohir Akan Copot Semua Pejabat Garuda yang Terlibat Penyelundupan Harley

Ia menilai, inti atau core bisnis yang digeluti perusahaan BUMN harus dikembangkan.

Hasto berharap, Erick Thohir melakukan konsolidasi untuk mengatasi gemuknya BUMN tersebut.

"Di luar itu yang tidak terkait dengan bisnisnya, sebenarnya juga bisa dilakukan proses konsolidasi BUMN harus dilihat secara menyeluruh agar BUMN fokus dalam ruang lingkup bisnis yang dimasukinya, tangguh dalam bisnis yang dimasukinya itu," katanya.

Baca juga: Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Sebelumnya, Erick Thohir menegaskan akan memperbaiki lini bisnis perusahaan-perusahaan pelat merah.

Hal tersebut dilakukan agar perusahaan BUMN berfokus pada core bisnisnya masing-masing.

Erick sempat bingung mengetahui banyaknya perusahaan BUMN yang memiliki bisnis hotel. Padahal, inti bisnisnya bukanlah di bidang perhotelan.

"Semua BUMN nih punya bisnis hotel. Nah, ini kenapa kita harus konsolidasi semua sesuai dengan core bisnisnya," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2019).

10 perusahaan BUMN yang memiliki hotel yaitu PT Pertamina, PT Pegadaian, PT PANN Multi Finance, PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura Airport, PT Adhi Karya, PT Krakatau Steel, PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT KAI.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X