Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Kompas.com - 09/12/2019, 20:22 WIB
Allizha Puti Monarqi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan upaya Kementerian Keuangan mencegah korupsi dari dalam. Menurut dia, pada 2019 peta jalan dan platformnya tetap sama.

"Pertama kalau bicara pencegahan kita harus hilangkan faktor awal yang selalu bisa dijadikan alasan untuk korupsi," ujar Sri Mulyani saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019 di Aula Gedung Penunjang, Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Sri Mulyani menjelaskan, alasan pertama untuk korupsi selalu mengenai pendapatan.

Ada anggapan, tidak layak ketika orang yang menempati jabatan strategis tidak dibayar sesuai dengan kompetensinya.

Strategi dari awal untuk masalah ini, menurut Sri Mulyani, adalah meningkatkan atau mereformasi, termasuk di dalamnya peningkatan tunjangan. Untuk bisa mencapai hal tersebut harus ada keuangan negara yang sehat.

Kedua, masalah integritas orang tersebut. Untuk membangun integritas, di dalam sistem Kemenkeu terdapat first line of defence, second line of defence, dan third line of defence.

"First line-nya adalah yang ada di dalam unit kerja itu sendiri, atasan langsung atau orang tersebut diberikan terus menerus edukasi atau peringatan," ujar Sri Mulyani.

"Juga pemahaman: Apa tugas kalian, mengapa itu penting, dan bagaimana melaksanakan secara profesional sesuai value yang kita bangun di Kemenkeu." kata dia.

Sri Mulyani menjabarkan, ada lima value dalam sistem Kemenkeu, yaitu integritas, profesionalitas, sinergi, pelayanan dan mencapai kesempurnaan.

"Itu terus kita lakukan. Value tak hanya ditaruh sebagai poster tapi kita terus sampaikan dan beri contoh."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com