Salin Artikel

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

"Pertama kalau bicara pencegahan kita harus hilangkan faktor awal yang selalu bisa dijadikan alasan untuk korupsi," ujar Sri Mulyani saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019 di Aula Gedung Penunjang, Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Sri Mulyani menjelaskan, alasan pertama untuk korupsi selalu mengenai pendapatan.

Ada anggapan, tidak layak ketika orang yang menempati jabatan strategis tidak dibayar sesuai dengan kompetensinya.

Strategi dari awal untuk masalah ini, menurut Sri Mulyani, adalah meningkatkan atau mereformasi, termasuk di dalamnya peningkatan tunjangan. Untuk bisa mencapai hal tersebut harus ada keuangan negara yang sehat.

Kedua, masalah integritas orang tersebut. Untuk membangun integritas, di dalam sistem Kemenkeu terdapat first line of defence, second line of defence, dan third line of defence.

"First line-nya adalah yang ada di dalam unit kerja itu sendiri, atasan langsung atau orang tersebut diberikan terus menerus edukasi atau peringatan," ujar Sri Mulyani.

"Juga pemahaman: Apa tugas kalian, mengapa itu penting, dan bagaimana melaksanakan secara profesional sesuai value yang kita bangun di Kemenkeu." kata dia.

Sri Mulyani menjabarkan, ada lima value dalam sistem Kemenkeu, yaitu integritas, profesionalitas, sinergi, pelayanan dan mencapai kesempurnaan.

"Itu terus kita lakukan. Value tak hanya ditaruh sebagai poster tapi kita terus sampaikan dan beri contoh."

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/20220271/upaya-sri-mulyani-cegah-korupsi-dari-internal-kemenkeu

Terkini Lainnya

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke