Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saut Situmorang Minta Perkembangan Kasus Novel Juga Dilaporkan ke KPK

Kompas.com - 08/12/2019, 14:56 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Sitomorang mengatakan, apa pun perkembangan kasus Novel Baswedan harus dilaporkan ke KPK oleh kepolisian.

Hal tersebut disampaika Saut Situmorang saat ditemui di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019)

"Kami masih tunggu (laporan kasus Novel Baswedan) kemarin saya sudah jelaskan juga, apa pun hasilnya harus dilaporkan," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Kapolri Jenderal Pol Idham Azis datang ke Istana pada 9 Desember 2019 untuk menanyakan seputar perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK tersebut.

Baca juga: Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Saut mengatakan, di KPK sendiri sudah ada tim yang akan lebih intens lagi dalam menangani kasus Novel Baswedan.

Sedianya, tim tersebut lebih intens berkoordinasi dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang baru, yakni Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Sudah ada tim itu, tapi nanti akan lebih intens lagi dengan pejabat Bareskrim yang baru, lebih intens dan ada kemajuan," kata dia.

KPK, kata dia, akan mempublikasikan laporan yang diterimanya kepada publik.

Sebab, hasil penyidikan harus diketahui oleh masyarakat luas.

"Iya. Pasti (dipublikasikan) karena kalau penyidikan publik harus tahu dan karena KPK ada di tim yang mengikuti perkembangannya," kata dia.

Baca juga: Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Saut menilai, laporan atas perkembangan kasus Novel Baswedan juga akan mempengaruhi indeks persepsi korupsi di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam pengungkapan kasusnya pun dinilainya harus dilakukan transparan agar masyarakat tidak memiliki pandangan yang macam-macam.

Kasus penyiraman air keras Novel Baswedan belum menemui titik terang sejak peristiwa yang terjadi 11 April 2017.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com